Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam diskusi Rabu (22/7/2020).

Jurnalindonesia.co.id – Pembelian enam set toa atau pengeras suara sebagai sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) banjir sempat menuai polemik di awal tahun 2020 ini.

Selain menghabiskan anggaran Rp 4 miliar, pengadaan pengeras suara sebagai sistem peringatan dini juga dinilai sebagai cara kuno.

Hampir delapan bulan setelah polemik itu muncul, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru menyadari pembelian pengeras suara itu tak efektif.

Dalam rapat bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditayangkan akun youtube Pemprov DKI, Anies pun tampak kecewa dengan pembelian tersebut.

“Ini bukan early warning system, ini toa. Kalau EWS itu kejadian air di Katulampa sekian, lalu Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol PP, seluruhnya tahu wilayah mana yang punya risiko,” ucapnya dalam video, Jumat (7/8/2020).

“Jadi, sebelum kejadian kita sudah siap antisipasi,” sambungnya.

Anies baru menyadari hal ini setelah banjir besar mengepung ibu kota pada awal 2020 lalu.

Padahal, toa tersebut sudah dipasang di sejumlah kelurahan yang rawan banjir.

“Kejadian seakan-akan seperti banjir pertama. Kita menanganinya malah ad hoc. Padahal, tanah itu sudah puluhan tahun kena banjir,” ujarnya.

Anies kemudian meminta Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI tak lagi memberi pengeras suara atau toa sebagai sistem peringatan dini.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun meminta BPBD untuk membuat sistem peringatan dini baru yang lebih efektif dan efisien.

“Jangan diteruskan belanja (toa) ini. Toa yang sudah terlanjur ada ya sudah dipakai saja. Tapi, tidak usah ditambah, bangun sistem baru, jangan toa seperti ini,” kata Anies.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *