Jurnalindonesia.co.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan proses pembentukan kembali tim pemburu koruptor terus berjalan. Dia menyampaikan pihaknya sudah mengantongi instruksi presiden (inpres) untuk membentuk tim tersebut.

“Keputusan tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu asset, pemuru tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses,”ujarnya dalam sebuah rekaman video, Selasa (14/7/2020).

“Karena cantelannya ada Inpres maka sekarang Inpres tentang tim pemburu sudah ada di tangan Kemenkopolhukam sehingga secepatnya nanti akan dibentuk tim itu,”sambung Mahfud.

Tim pemburu koruptor dibentuk pada 2004. Adalah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membentuk tim tersebut.

“Sehingga secepatnya nanti akan segera dibentuk tim itu. Tentu dengan menampung semua masukkan-masukkan dari masyarakat. Karena memang ini perlu kerja bareng, nggak boleh berebutan dan nggak boleh saling sabet. Tetap berprestasi pada posisi dan tugas masing-masing lembaga atau aparat yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melakukan itu,” kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan nantinya tim pemburu koruptor akan melibatkan instansi penegak hukum dan beberapa kementerian. Meski tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tim tersebut, Mahfud akan berkoordinasi dengan KPK.

Dalam TPK tersebut, Mahfud menjelaskan, nantinya beranggotakan beberapa anggota aparat penegak hukum. Mulai dari Kejaksaan Agung (Agung) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tim itu akan melibatkan Kejagung, Kepolisian Republik Indonesia, Kemenkumham, dan kemudian banyak. kemendagri tentu saja karena itu juga masuk ke dalam masalah kependudukan dan departemen-departemen teknis lainnya,” ujar mahfud.

Dia memastikan, pembentukkan TPK tidak akan mengambil alih kerja daripada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu, agar tugas dari masing-masing lembaga penegak hukum tidak tumpang tindih, maka pemerintah akan terus berkoordinasi dengan KPK.

“KPK itu adalah lembaga tersendiri. Yang diburu oleh KPK itu nanti dikoordinasikan tersendiri. Karena bagaiamanapun kpk itu adalah lembaga yang merupakan lembaga khusus di bidang pemberantasan korupsi dan mungkin sudah punya langkah-langkah sendiri dan akan kami koordinasikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud menegaskan buron kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, harus segera ditangkap. Dia bahkan berniat mengaktifkan lagi tim pemburu koruptor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *