Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur Anies Baswedan dinilai lepas tanggung jawab terkait bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta keluarga di DKI Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani (Ani) dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5/2020).

Menurut Ani, Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos dikarenakan tidak memiliki anggaran yang cukup. Laporan itu Ani dapatkan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Dengan demikian, menurut Ani, tanggung jawab pemberian bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak pandemi Covid-19 di Ibu Kota kini diserahkan ke pemerintah pusat seluruhnya.

Ani mengatakan, Pemprov DKI yang awalnya berjanji akan meng-cover 1,1 juta warganya, ternyata tidak memiliki anggaran yang cukup. Dan minta pemerintah pusat yang meng-cover 1,1 juta warga tersebut.

Hal ini membuat pemerintah pusat mau tidak mau harus menanggung beban anggaran bansos untuk 1,1 juta KPM di DKI. Otomatis beban anggaran bansos pemerintah akan meningkat.

“Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,” kata Ani.

Meski demikian, Ani tidak rincian penambahan anggaran yang harus ditanggung pemerintah pusat atas peralihan ini. Namun yang pasti, anggaran ini akan diambil dari alokasi dana untuk perlindungan sosial mencapai Rp110 triliun.

“Kalau benar dari DKI akan di-cover pemerintah pusat, maka seharusnya tentu ada tambahan (anggaran) lagi untuk cover,” ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Dalam kesempatan yang sama Ani mengklaim proses penyaluran bansos bagi masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah mencapai 80 persen pada pekan ini. Data ini dia dapat dari laporan Kementerian Sosial.

“Presiden sampaikan sebelum lebaran, 100 persen sudah harus deliver,” kata Ani.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kesulitan anggaran untuk penanganan dampak pandemi virus Corona. Namun, arus kas (cash flow) tidak cukup leluasa karena beberapa sumber dana belum terbuka.

Salah satunya, pengembalian kelebihan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov DKI sekitar Rp5,1 triliun dari Kementerian Keuangan. Pengembalian DBH belum diberikan karena seharusnya menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Kami berharap itu dicairkan. Jadi tantangan di Jakarta bukan pada anggaran tapi pada cash flow. Kalau dicairkan kami punya keleluasaan secara cash flow,” kata Anies, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Ani akhirnya mengubah kebijakan di mana pembayaran DBH dipercepat sebesar 50 persen sebelum audit BPK keluar. Kementerian Keuangan pun sudah mengembalikan DBH DKI sebesar Rp2,56 triliun pada pertengahan April lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *