Gubernur DKI Anies Baswedan

Jurnalindonesia.co.id – Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menanggapi permintaan Gubernur Anies Baswedan supaya polisi mempersulit pendatang masuk ke DKI Jakarta setelah lebaran.

dalam diskusi online yang digelar Institut Studi Transportasi (Instran), Rabu (6/5/2020), Yogo mengungkapkan kesulitannya memenuhi permintaan tersebut.

Statement Pak Anies bahwa orang setelah mudik masuk Jakarta akan dipersulit, pertanyaan saya yang mau periksa mereka siapa?” kata Yogo.

Selain itu, menurut Yogo, permintaan Anies tersebut justru menambah beban pekerjaan polisi dalam membatasi pergerakan kendaraan selama wabah virus Corona ini. Apalagi, Dirlantas Polda Metro Jaya selama ini bekerja tanpa insentif dari pemerintah pusat maupun daerah.

Yogo mengatakan, para petugas Dirlantas bekerja 24 jam untuk memastikan tak ada pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Anggota saya 24 jam setetes pun anggaran dari pemerintah enggak ada, apalagi kamu disuruh nyekat balik berarti kami harus main dua, menyekat larangan mudik kemudian menyekat juga orang masuk ke Jakarta,” katanya.

“Apakah Pemda DKI mau membiayai anggaran ini atau kami harus menggunakan anggaran Polri lagi? Kami sisihkan yang sekarang sudah refocusing anggaran. Anggota kita pun kita pakai anggaran sendiri,” lanjutnya.

Dirlantas Polda Metro Jaya sendiri sudah mendirikan 33 checkpoint PSBB untuk memantau pergerakan kendaraan yang hendak meninggalkan Jabodetabek.

Berdasarkan data Dirlantas Polda Metro Jaya, hingga 5 Mei 2020 sudah lebih dari 12.000 kendaraan yang nekat mudik. Mereka telah diminta memutar arah dan kembali ke tempatnya masing-masing.

“Di Cikarang Barat 4.200, di Bitung 3.400 dan di Arteri ada 4.800-an dari 12 ribu kendaraan tersebut, 4.200-nya adalah kendaraan umum, termasuk roda dua itu 1.637,” ujar Yogo.

Adapun sanksi berupa teguran dalam rangka pelaksanaan PSBB telah diberlakukan Dirlantas Polda Metro Jaya terhadap 42.529 pelangggar di Jabodetabek.

Sebanyak 27.346 pelanggaran di antaranya berada di wilayah DKI Jakarta dengan pelanggaran terbesar adalah abai menggunakan masker sebanyak 14 ribu teguran.

“Sementara wilayah penyangga 15.181 dengan pelanggaran terbesarnya sama, yaitu kewajiban penggunaan masker. Total ada 42 ribu lebih blanko teguran yang kami keluarkan,” tutur Yogo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *