Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty
Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty. (Foto: Liputan6/Herman Zakharia)

Jurnalindonesia.co.id, Jakarta – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty menyebut adanya dugaan maladministrasi yang pernah dilakukan oleh Ketua KPAI Susanto.

Hal itu Sitti sampaikan dalam konferensi pers virtual, Sabtu (25/4/2020). Konferensi pers tersebut berisi pembelaan Sitti terkait surat pemberhentian dirinya dari jabatannya di KPAI.

Baca: KPAI Berhentikan Komisioner Sitti Hikmawatty Secara Tidak Hormat

Dalam kesempatan itu, Sitti menyinggung masalah Susanto dan seorang komisioner KPAI lain yang melibatkan KPK, yang menurut Sitti, menjadikan dirinya sebagai ‘musuh bersama’ di kalangan internal KPAI.

“Sejujurnya saya sangat sedih harus bicara seperti sekarang ini,” kata Sitti.

Sitti mengaku sudah berusaha diam dan menenangkan diri. Namun, menurutnya, mendiamkan kesimpangsiuran berita juga bukan hal yang baik.

“Apakah salah jika saya ingin memperbaiki lembaga KPAI?” ujarnya.

Sitti menceritakan, sekitar 2018 lampau, Ketua KPAI Susanto mengembalikan barang yang diduga gratifikasi kepada KPK. Kemudian pada 2019, Susanto dan Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati diduga melakukan maladministrasi dan melampaui wewenang disertai pengeluaran anggaran-anggaran di luar pagu yang ada.

Sitti mengaku sudah mengingatkan baik-baik, namun kekuatan pleno mengkondisikan dirinya dengan semena-mena. Dia pun mengirim surat kepada Ombudsman Republik Indonesia pada 4 Desember 2019. Sitti meminta agar Ombudsman dengan kewenangannya memeriksa dan merekomendasikan perbaikan kepada KPAI.

Namun, kata Sitti, bukannya memperbaiki sistem internal, Susanto dan Rita malah melakukan pemalsuan dokumen yang disampaikan dalam rapat pleno KPAI. Sitti juga menyebut keduanya menyampaikan kepada Ombudsman membantah laporan Sitti.

“Saudara Susanto dan Saudari Ritta Pranawati lupa saya masih simpan dokumen asli yang belum sempat mereka perbaiki karena sudah saya minta,” ujar Sitti.

Baca: Diberhentikan, Komisioner Sitti Hikmawatty Serang Balik Ketua KPAI

Maka dari itu, Sitti merasa setiap kesalahan yang dia lakukan dijadikan pintu masuk untuk mengadili dirinya. Ia mengaku dijadikan musuh bersama alias common enemy di internal KPAI.

“Karena itu, setiap saya melakukan kesalahan, dijadikan pintu masuk untuk mengadili saya, dan perlahan menjadikan saya common enemy di internal. Belum lagi minimnya kemampuan kepemimpinan mereka menjadikan rentan terhadap tekanan yang masuk yang berdampak pada pilihan kebijakan yang harus diambil,” kata Sitti.

Diketahui sebelumnya, Dewan Etik KPAI menyatakan bahwa Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty terbukti telah melakukan pelanggaran etik terkait pernyataannya mengenai wanita bisa hamil jika berenang secara bersama pria.

Ketua KPAI Susanto mengungkapkan, pihaknya telah menggelar Rapat Pleno KPAI yang dihadiri 9 Komisioner KPAI pada 17 Maret 2020 lalu. Dalam rapat tersebut, 8 Komisioner telah menerima rekomendasi dari Dewan Etik dan yang bersangkutan meminta waktu untuk berpikir memilih mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak hormat.

Jika Sitti tidak memberikan surat pengunduran diri kepada ketua KPAI hingga Senin, 23 Maret 2020, pukul 13.00 WIB, maka pihak KPAI akan mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk menyampaikan usulan pemberhentian Sitti dari jabatannya di KPAI.

Terkait surat pemberhentian tersebut, Sitti merasa ada upaya mengadili dirinya secara berlebihan.

Sitti menilai ada ketidakmampuan Ketua dalam mengelola manajemen internal KPAI serta manajemen konflik di dalamnya.

Tak hanya itu, Sitti pun mempertanyakan kapasitas independensi pimpinan KPAI sebagai lembaga negara yang independen.

Sitti juga menganggap KPAI tidak memiliki prosedur standar di tingkat internal terkait masalah etik. Atas dasar itu, menurutnya, proses internal yang terjadi saat pemeriksaan atas ucapan Sitti tidak memiliki rujukan aturan main.

Kemudian, Sitti mempertanyakan arah pernyataan Susanto yang menurutnya, jika akan memintanya mundur, waktunya sudah lewat. Sitti mengaku dirinya diundang oleh Dewan Etik KPAI untuk klarifikasi, bukan untuk disidang di Komisi Etik.

“Undangan klarifikasi bisa bermacam cara dan persepsi, bisa formal bisa tidak formal, tapi sebuah sidang jika itu sidang benar, maka dia memiliki tata cara aturan persidangan khusus. Dalam kasus ini aturan tersebut tidak disampaikan, atau dengan kata lain nyaris tidak ada,” tutur Sitti.

“Saya 10 Maret saya diundang untuk klarifikasi, kemudian 17 Maret diadakan rapat pleno tertutup, kemudian tanggal 24 Maret sehari setelah batas waktu tanggal yang diberikan kepada saya dibuat penandatanganan dokumen yang saya tidak tahu isinya yang hanya melibatkan 8 komisioner,” lanjutnya.

Sitti pun mengaku tidak memahami kesalahan yang dilakukannya itu masuk dalam kategori apa. Ia juga merasa dikondisikan untuk tidak mendapat kesempatan menyampaikan pembelaan.

Sitti juga meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk menuntaskan upaya perlindungan anak di masa pandemi virus Corona ini. Setelah itu, menurut Sitti, dirinya akan mengantar surat permohonan pengunduran dirinya ke Presiden Jokowi.

“Saya ingin sampaikan pula kepada Bapak Presiden, sesungguhnya saat ini adalah saat semua unsur seharusnya bersatu padu mempersembahkan bakti yang terbaik bagi bangsa. Bapak Presiden, ada musuh bersama yang harus kita hadapi, yakni pandemi COVID-19. Izinkan saya menuntaskan upaya perlindungan anak di masa pandemi ini, terutama penguatan kebijakan perlindungan yang berperspektif anak,” ujar Sitti.

“Sambil saya tuntaskan pembenahan lembaga KPAI dari oknum-oknum yang hanya mempertontonkan syahwat kekuasaan saja. Selepas pembenahan ini, saya sendiri yang akan mengantar surat permohonan pengunduran diri kepada Bapak Presiden,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *