Formula E
Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaiki mobil karya ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019). (Foto: Antara/Livia Kristianti)

Jurnalindonesia.co.id – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembayaran commitment fee Formula E Tahun 2021 sebesar Rp200 miliar dari total tagihan Rp396 miliar. Hal tersebut sebagaimana ditampilkan di laman situs dashboard-bpkd.jakarta.go.id.

Keputusan itu mendapat kritikan tajam dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, mengingat saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19.

“Balapan tahun 2020 ini saja belum jelas apakah akan dilaksanakan, malah bayar commitment fee untuk balapan tahun depan 2021,” kata Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo, di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu 22 April 2020.

Baca: Resmi, Anies Baswedan Tunda Gelaran Formula E karena Virus Corona

Anggara menilai Pemprov DKI tidak memiliki keberpihakan terhadap penderitaan rakyat kecil.

“Zaman susah begini rakyat butuh sembako, bukan balapan mobil,” ketus Anggara.

Ditambah lagi, menurutnya, dampak dari wabah virus Corona ini terhadap keuangan daerah sangatlah besar. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah mengakibatkan penutupan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdampak pada realisasi pendapatan daerah tahun 2020 akan mengalami defisit sekitar Rp40 triliun.

Anggara mengaku heran, di tengah ancaman defisit APBD, Pemprov DKI malah memprioritaskan bayar commitment fee. Padahal, kata dia, dengan harga sembako Rp149.500 per paket, uang commitment fee Rp200 miliar tersebut bisa digunakan untuk membeli tambahan sembako bagi 1,3 juta keluarga.

Anggara pun mempertanyakan sikap Pemprov DKI yang tampaknya lebih mengistimewakan pembayaran ke Formula E Operations Limited (FEO) selaku pemilik lisensi ajang balap Formula E, alih-alih memenuhi komitmen bantuan sosial kepada warga DKI.

Anggara menilai komitmen Pemprov DKI terhadap bantuan sosial untuk masyarakat tidak sekuat komitmennya terhadap balap Formula E.

“Ini terlihat dari nilai bansos yang terus turun. Awalnya, Pak Gubernur berjanji tiap keluarga miskin akan dapat Rp1 juta per bulan. Tidak berapa lama, angkanya turun jadi Rp600 ribu per bulan. Belakangan, realisasinya cuma Rp 299 ribu per bulan” kata Anggara.

“Saya ingatkan, Pemprov DKI bekerja untuk warga Jakarta, bukan ke panitia balapan mobil,” lanjutnya.

Anggara pun menduga nilai bantuan sosial yang terus berkurang disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang jauh dari target. Sejauh ini, realisasinya baru Rp11,8 triliun atau sekitar 14,4 persen dari target.

Anggara berpendapat, di saat terbatasnya anggaran pemerintah, mestinya uang yang sedikit itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

“Jangan sampai untuk balapan mobil uangnya ada, tapi giliran bansos (bantuan sosial) uang tidak ada. Saya dapat laporan sampai sekarang masih ada ratusan ribu warga Jakarta tidak dapat bansos,” ujarnya.

Anggara memperkirakan nantinya Pemprov DKI akan membela diri dengan mengatakan bahwa skema pembayaran sudah diatur di dalam kontrak, oleh sebab itu harus dipenuhi.

Namun, kata Anggara, mestinya Pemprov DKI bisa mengubah dan membicarakan ulang kontrak disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, apalagi saat ini statusnya bencana nasional pandemi Corona.

Menurutnya, kontrak tersebut bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah sama sekali.

“Pemprov DKI punya alasan kuat untuk negosiasi kontrak Formula E. Bahkan, menurut saya, seharusnya pemprov membatalkan kontrak dan meminta kembali commitment fee tersebut dikembalikan. Pada masa sulit seperti ini rakyat tidak butuh tontonan balapan mobil,” tegas Anggara.

Anies Tunda Formula E

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan untuk menunda turnamen Formula E yang sedianya akan dilaksanakan pada 6 Juni 2020 mendatang.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 117/-1.857.73 yang diterbitkan pada Senin (9/3/2020) lampau.

Surat yang ditujukan untuk Organizing Committee Jakarta E-Prix itu berisi perihal penundaan penyelenggaraan Formula E yang rencananya akan dilaksanakan di area Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam surat tersebut ditembuskan pula ke 15 instansi yaitu Menteri Sekretaris Negara; Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri Perhubungan; Menteri Kesehatan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pemuda dan Olahraga; Menteri Keuangan; Kapolri; Panglima TNI; Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka; Kapolda Metro Jaya; Pangdam Jayakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta.

Berikut selengkapnya isi surat tersebut:

Mencermati perkembangan COVID-19 di berbagai belahan dunia khususnya di Jakarta, maka penyelenggaraan Formula E yang semula dijadwalkan pada bulan Juni 2020 agar ditunda pelaksanaannya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ditandatangani.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *