Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, konferensi pers umumkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). (Foto: Istimewa)

Jurnalindonesia.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menyampaikan usul ke Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan agar operasional kereta rel listrik (KRL) commuter line dihentikan selama diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Usulan itu disampaikan Selasa (14/4/2020) kemarin.

“Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Pak Menhub Ad Interim untuk operasi kereta commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung,” kata Anies dalam rapat virtual bersama Tim Pengawas DPR RI untuk Penanggulangan Covid-19, Kamis (16/4/2020).

Menurut Anies, saat ini Kementerian Perhubungan masih membahas usulannya tersebut.

“Menurut jawaban yang diterima, ketika nanti bantuan sosial sudah berhasil diturunkan, maka pembatasan operasi itu akan dilakukan,” ujar Anies.

Selain KRL, Anies juga melaporkan bahwa DKI telah mengurangi sedikit demi sedikit operasional kendaraan umum. Menurutnya jumlah penumpang transportasi di Jakarta menurun drastis

Misalnya Transjakarta, jumlah penumpangnya sudah turun lebih dari 90 persen. Yang biasanya melayani sekitar 900 ribu hingga 1 juta penumpang sehari, sejak 1 April hanya 103 ribu sehari.

Bahkan Anies mengklaim penurunan jumlah penumpang hingga mencapai 91 ribu penumpang.

“Artinya tinggal 9 persen dari normalnya Transjakarta,” tutur Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Anies juga menyebut penurunan jumlah penumpang terjadi pada moda transportasi MRT dan LRT. Penumpang MRT turun dari sekitar 100 ribu per hari menjadi 5 ribu per hari. Sedangkan LRT kini hanya 200 orang per hari.

Untuk informasi, soal penghentian sementara operasional KRL tidak hanya diusulkan Anies.

Lima kepala daerah tingkat kota dan kabupaten di Bogor, Depok, Bekasi, juga sebelumnya sepakat mengusulkan penghentian sementara operasional KRL saat penerapan PSBB.

Usulan tersebut dibuat secara kolektif dan disampaikan kepada Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat.

Langkah penghentian sementara operasional KRL tersebut dinilai mampu menekan penyebaran Covid-19.

“Kenapa ditutup, karena risikonya terlalu besar. Dengan kondisi seperti sekarang, di mana pengendaliannya lemah, kami tidak bisa menjamin pembatasan social distancing di dalam kereta bisa terwujud,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Selasa (14/4/2020).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *