Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan wabah Corona, Achmad Yurianto.
Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan wabah Corona, Achmad Yurianto. (Antara Foto/Aditya Pradana Putra)

Jurnalindonesia.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk membuka data ke publik terkait kasus virus Corona.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang disiarkan langusng oleh Sekretariat Kepresidenan, Senin (13/4/2020) kemarin.

Sehari setelah perintah tersebut keluar, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) Corona di Tanah Air. Total ada 139.137 ODP dan 10.482 PDP.

“Kelompok saudara-saudara kita yang termasuk kategori orang dalam pemantauan sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang,” kata juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah virus Corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang ditayangkan saluran YouTube BNPB, Selasa (14/4/2020).

Yuri mengatakan, ratusan ribu ODP ini menjadi perhatian besar pemerintah terkait penyebaran virus Corona. Karena ada yang kondisinya tidak sakit dan sakit ringan. Sehingga, lanjut Yuri, tanpa sadar mereka berpotensi menjadi sumber penularan.

“Ini yang menjadi perhatian besar kita, karena tak menutup kemungkinan dari saudara-saudara kita yang masuk dalam pemantauan dalam kondisi yang tidak sakit, dengan kondisi yang sakit ringan. Sehingga bisa dirasakan seakan-akan tidak sakit dan berpotensi menjadi sumber penularan apabila tidak dirawat dengan baik, apabila tidak segera melaksanakan isolasi diri, karantina diri dengan cara yang sebaik-baiknya,” kata Yuri.

Selanjutnya, lanjut Yuri, saat ini ada 10.482 orang yang masuk dalam daftar PDP.

Menurut Yuri, sejak Corona ditetapkan sebagai bencana nasional, seluruh data terkait wabah dikendalikan oleh satu sistem yang terintegrasi mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.

“Pada hari ini setelah ditetapkan sebagai satu bencana nasional, maka seluruh integrasi data yang kita bangun mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan seterusnya sampai ke pusat berada dalam satu sistem, satu kendali data, satu jaring data,” ujar dia.

“Sehingga seluruhnya bisa kita lihat dan akses secara terbuka dan bisa dilihat secara lebih transparan,” lanjutnya.

Selama ini, jumlah ODP dan PDP belum pernah disampaikan ke publik lewat siaran harian Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Bila dilihat dari situs resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, tidak ada keterangan terkait ODP dan PDP.

Biasanya, jumlah ODP dan PDP diketahui dari keterangan per provinsi yang menyediakan situs data Corona regional, misal situs Pemprov Banten, Pemprov DKI, Pemprov Jawa Barat, atau Pemrov DIY. Ada pula pihak rumah sakit yang menyampaikan jumlah ODP dan PDP.

Sampai kemudian Presiden Jokowi meminta jajaran kabinet menyampaikan komunikasi efektif dan memberikan penjelasan yang transparan mengenai penanganan virus Corona. Jokowi tidak ingin adanya kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

“Mengenai komunikasi yang efektif, yang memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan kepada media, ini harus dilakukan dengan detail dan baik. Jangan sampai banyak berita yang baik tidak bisa disampaikan. Sehingga rasa optimis masyarakat menjadi cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna secara virtual, Selasa (14/4/2020) pagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *