Disinfeksi ojol cegah virus corona Covid-19. (Foto: CNN Indonesia/Farid)

Jurnalindonesia.co.id – Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah resmi keluar. Isinya mengenai sederet aturan transportasi yang berkenaan dengan pencegahan penyebaran virus corona.

Beleid itu ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan dengan nomor PM 18 Tahun 2020.

Ada satu pasal dalam aturan tersebut yang menyatakan bahwa ojek online (ojol) dibolehkan mengangkut penumpang.

Aturan ini bertentangan dengan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan Gubernur DKI Jakarta yang hanya mengizinkan ojol mengangkut makanan. Alhasil, aturan ini pun menuai kritikan dari sejumlah pihak.

Anggota DPR Komisi V Syarief Abdulah berpendapat, saat ini adalah kondisi darurat kesehatan. Mestinya Permenkes yang melarang ojol angkut penumpang ditaati, aturan Kemenhub soal transportasi pun harusnya mengacu pada aturan yang dibuat Kemenkes.

“Selalu berubah-ubah nih Kemenhub, apalagi saya tadi baca Kemenhub bolehkan ojol angkut orang. Kan bertentangan dengan Permenkes, ini kan daruratnya kesehatan, harusnya itu nurut sama Permenkes,” kata Syarief dalam diskusi telekonferensi Instran, Minggu (12/4/2020), seperti dilansir detikcom.

Baca: Jadi Tersangka, 3 Provokator Penolakan Jenazah Perawat di Semarang Ditahan

Kritikan juga datang dari anggota dewan Nurhayati Monoarfa. Anggota Komisi V tersebut mengatakan sejauh ini pemerintah menyuarakan dengan kencang soal physical distancing. Dia pun kemudian mempertanyakan bagaimana bisa psychical distancing dilakukan di atas motor.

“Kalau naik motor itu bagaimana bisa psychical distancing, nggak mungkin motor bisa mundur se-meter apalagi dua meter penumpangnya,” ujar Nurhayati.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga menolak pemberlakuan aturan ini. Menurutnya, secara hukum mestinya tidak bisa ada aturan yang saling berbenturan.

“Secara normatif, Pasal 11 ayat 1 huruf d (PM 18 2020) bertentangan dengan berbagai regulasi yang ada, termasuk melanggar UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Secara operasional juga bertolak belakang dengan Pergub No. 33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Menanggulangi COVID-19, di DKI Jakarta,” kata Tulus.

Tulus menilai tidak ada pilihan lain selain mencabut segera aturan yang membingungkan ini. Saat ini, kata dia, pemerintah jangan melakukan hal kompromi yang justru tidak melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat.

“Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain agar Permenhub No. 18/2020 dicabut, dibatalkan. Seharusnya pemerintah tidak melakukan tindakan tindakan yang kompromistis. Utamakan keamanan, keselamatan dan nyawa warga Indonesia,” ucapnya.

Sebelumnya, kritikan juga datang dari pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno. Melalui keterangan tertulis sebagaimana dilansir detikcom, Minggu (12/4/2020), Djoko mengatakan jika aturan itu diterapkan maka pemerintah harus menyediakan tambahan personil dan anggaran untuk melengkapi pengadaan pos pemeriksaan.

“Apabila diterapkan, siapa petugas yang akan mengawasi di lapangan dan apakah ketentuan tersebut akan ditaati pengemudi dan penumpang sepeda motor? Bagaimana teknis memeriksa suhu tubuh setiap pengemudi dan penumpang?” kata Djoko.

“Pasti ribet urusan di lapangan. Dan mustahil dapat diawasi dengan benar. Apalagi di daerah, tidak ada petugas khusus yang mau mengawasi serinci itu. Jika dilaksanakan akan terjadi kebingungan petugas di lapangan dengan segala keterbatasan yang ada,” ujarnya.

Djoko menilai pasal tersebut untuk mengakomodir kepentingan bisnis aplikator transportasi online. Padahal Pemrov DKI Jakarta dan aplikator selama pelaksanaan PSBB di Jakarta sudah mau taat aturan yang sudah diberlakukan.

“Masyarakat pasti akan taat aturan selama tidak ada diskriminasi di lapangan. Dan jika diterapkan, akan menimbulkan keirian moda transportasi yang lain, sehingga aturan untuk menerapkan jaga jarak fisik penggunaan sepeda motor tidak akan terjadi. Juga nantinya akan merambat ke jenis angkutan lainnya,” kata Djoko.

Menurut Djoko, permintaan supaya ojol tetap dapat membawa penumpang di masa PSBB merupakan pelanggaran terhadap esensi dari menjaga jarak fisik (physical distancing).

“Sebaiknya segera cabut dan revisi Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Abaikan kepentingan bisnis sesaat yang menyesatkan. Utamakan kepentingan masyarakat umum demi segera selesainya urusan penyebaran wabah virus Corona (COVID-19) yang cukup melelahkan dan menghabiskan energi bangsa ini,” tegasnya.

Adapun pasal yang dianggap rancu pada Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2020 adalah pasal 11 ayat 1 butir c yang menyebutkan, sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Namun pada butir d dinyatakan, dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.

Dalam Permenhub tersebut dijelaskan mengenai sepeda motor yang diperbolehkan mengangkut penumpang. Pertama, adanya aktivitas lain yang diperbolehkan selama diberlakukannya PSBB.

Kedua, disebutkan bahwa pengendara sepeda motor yang akan mengangkut penumpang wajib melakukan desinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelah selesai digunakan.

Ketiga, menggunakan masker dan sarung tangan.

Keempat, tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

Kebijakan itu dipandang kontra produktif dengan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab pada Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa ojol hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *