Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan keterangan pers seputar kondisi Covid-19, di Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Jumat (3/4). (Foto: Humas Pemprov Jawa Barat)

Jurnalindonesia.co.id, Bandung – Pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di lima wilayah di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Bodebek) akan dimulai pada 15 April mendatang.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai melakukan video konferensi bersama lima kepala daerah di Bodebek beserta jajaran keamanan, Minggu (12/4/2020).

Pemberlakuan tersebut menyusul disetujuinya penerapan PSBB untuk wilayah Bodebek oleh Kementerian Kesehatan.

“Pak Menkes sudah mengirimkan surat persetujuan kemarin sore, yang menyatakan bahwa lima wilayah di Provinsi Jabar disetujui melaksanakan PSBB,” kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Minggu (12/4/2020).

“Kami koordinasikan dan menetapkan bahwa PSBB di lima wilyah akan dimulai di hari Rabu dini hari tanggal 15, bulan April selama 14 hari,” lanjut pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

Ridwan Kamil menjelaskan, PSBB tidak jauh berbeda dengan imbauan social distancing dari pemerintah. Hanya saja kali ini aparat hukum diberi kewenangan untuk memberi sanksi. Kebijakan lainnya pun akan diatur oleh bupati dan wali kota.

“Perbedaan PSBB dengan sebelumnya, sekarang aparat hukum diberikan kewenangan sanksi dari wali kota dan bupati. Termasuk ojol diserahkan kebijakannya apakah dibolehkan atau tidak diserahkan ke wali kota bupati. Pabrik yang masih buka, saya sudah instruksikan mana yang boleh dan tidak boleh buka,” ujar dia.

Ridwal melanjutkan, PSBB di tingkat kabupaten akan berbeda dengan di kota. Menurutnya, akan ada skema berbeda mengingat wilayah kabupaten memiliki banyak pedesaan.

“Yang menarik dari PSBB di lima wilayah, ada sifatnya kabupaten. Kabupaten ini berbeda mereka memiliki desa sehingga tidak bisa dilakukan PSBB seperti DKI Jakarta. Kabupaten Bogor dan Bekasi memutuskan PSBB dibagi dua. Kecamatan tertentu di zona merah akan (PSBB) maksimal, sementara di zona lainnya akan menyesuaikan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan PSBB untuk wilayah Kota Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

“Yang diminta oleh Gubernur Jawa Barat sudah disetujui,” ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto saat dikonfirmasi, Sabtu (11/4/2020).

PSBB untuk lima daerah ini sebelumnya telah diajukan Ridwan Kamil kepada Kemenkes.

Ridwan Kamil mengatakan, PSBB di lima daerah itu akan satu zonasi dengan PSBB DKI Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran virus corona atau Covid-19. Ia berharap, PSBB bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jabar.

“Pak Wapres menyepakati agar kota-kota di Jabar dan Banten yang masuk Jabodetabek untuk mengajukan PSBB, karena waktunya bersamaan bisa dikoordinasikan oleh gubernurnya,” ucap Ridwan Kamil.

Menurutnya, PSBB diartikan mirip lockdown, namun relatif masih fleksibel.

Hal serupa juga sudah dilakukan di wilayah Provinsi Banten. Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan PSBB guna mengikuti langkah PSBB di Jakarta.

Pengajuan meminta status PSBB ini dilakukan karena status PSBB DKI Jakarta diprediksi akan sangat berdampak pada Kota Tangerang.

Arief menyampaikan, salah satu faktor yang akan berdampak secara signifikan yakni penurunan arus transportasi yang melintas di Kota Tangerang. Dalam surat yang diajukan berisi permintaan arahan tentang rencana PSBB. Harapannya, dengan terwujudnya status PSBB ini dapat menekan laju penyebaran virus corona di Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengklaim sudah menganggarkan Rp 100 miliar untuk menjalankan PSBB.

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan anggaran tersebut kemungkinan akan bertambah. Pasalnya selain disiapkan untuk PSBB, juga dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Mulai dari kesehatan, keamanan, dan distribusi barang.

Sebagai kesiapan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dan TNI. Penerapan kebijakan PSBB tersebut, imbuhnya, dilakukan setelah adanya rapat pimpinan daerah oleh Gubernur Banten dan DKI Jakarta pada Rabu (8/4/2020) lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *