Daerah, Sumatera Utara

Bupati Samosir Tolak Program Gubernur Sumut Soal Wisata Halal Danau Toba

Bupati Samosir Rapidin Simbolon

Kabupaten Samosir menolak secara tegas penerapan wisata halal atau wisata syariah di kawasan Danau Toba, khususnya di Kabupaten Samosir.

Hal ini disampaikan Bupati Samosir Rapidin Simbolon ketika dimintai tanggapannya terkait keriuhan wisata halal dan wisata syariah di Kawasan Danau Toba yang akan digagas Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi. Salah satu konsep halal itu adalah pelarangan pemotongan babi di sembarang tempat.

“Membaca beberapa postingan yang kami baca melalui WAG dan melalui WA jaringan pribadi, tentang wisata halal dan wisata syariah, Samosir tidak pernah menerapkan kebijakan wisata syariah dan wisata halal ini,” kata Rapidin, Sabtu 31 Agustus 2019 malam.

Baca Juga: Fadli Zon: Orang Sudah ke Bulan, Masak Evakuasi di Danau Toba Nggak Bisa

Menurut Rapidin, menolak menerapkan wisata halal dan wisata syariah di Kawasan Danau Toba terutama di Kabupaten Samosir merupakan sikap resmi pemerintahannya.

“Ini adalah keputusan pemerintah dan sebagian besar rakyat Samosir yang ada di Bonapasogit dan yang ada di tanah rantau,” kata dia.

Dan juga tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Samosir

Alasan penolakan wisata model Edy Rahmayadi itu karena tidak sesuai dengan paham kebangsaan Indonesia, ideologi dan dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.

“Dan juga tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Samosir,” tegasnya.

Ditanya apakah akan ada sikap resmi secara bersama para kepala daerah se-Kawasan Danau Toba merespons wacana yang dilontarkan Gubernur Edy Rahmayadi, Rapidin menjawab belum tahu.

Sebelumnya, sejumlah elemen yang fokus pada isu yang berkaitan dengan Kawasan Danau Toba (KDT) juga ramai-ramai menolak pemberlakuan konsep wisata halal tersebut.

“Konsep wisata KDT adalah wisata berbasis budaya Batak dan babi itu sebagai simbol adat bagi orang Batak. Justru ciri has ini mesti dipertahankan bahkan dipromosikan sebagai kekayaan kuliner setempat. Harmony dan hospitality di KDT tidak lepas dari babi sebagai objek penting acara adat Batak,” ujar Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), Maruap Siahaan menjawab medanbisnisdaily.com, Rabu malam (28/8/2019).

Dijelaskannya, tanpa pelarangan itu pun sudah diatur di dalam adat Batak bahwa ada tempat-tempat maupun hidangan yang khusus untuk mereka yang tidak mengkonsumsi babi atau yang disebut parsubang. Parsubang adalah simbol toleransi yang sudah berjalan ratusan tahun. Konsep haram dan halal itu justru akan menimbulkan stigma baru yang membuat kegamangan masyarakat dalam konteks relasi dan interaksi.

Hal sama juga disampaikan Johannes Marbun dari Komunitas Gerakan Cinta Danau Toba. Menurutnya, konsep wisata itu justru harusnya menyediakan kekhasan, keunikan, sehingga wisatawan memiliki pengalaman baru dan menyenangkan.

“Jangan membuat disparitas sehingga merusak kearifan budaya dan menimbulkan perpecahan,” katanya.

Penolakan konsep halal-haram itu juga datang dari Aliansi Rakyat Danau Toba (ARDT). Sekretaris Umum ARDT, Efendy Naibaho menolak konsep itu dan menilai apa yang disampaikan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, hanya buang-buang waktu saja.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menyampaikan salah satu fokusnya membangun Sumut, yakni terkait pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba. Salah satunya membentuk tim untuk Danau Toba.

Tim yang dimaksud Edy adalah Tim Percepatan Kesuksesan Pariwisata Kawasan Danau Toba. Tim itu antara lain nantinya menyelaraskan tugas-tugas pengembangan Danau Toba dari berbagai sektor, seperti penanganan dan pengelolaan limbah industri dan limbah rumah tangga hingga penataan keramba jaring apung.

Kemudian, penataan hewan berkaki empat agar tidak sembarangan lagi untuk dipotong di tempat-tempat umum, karena status Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan juga termasuk pengembangan wisata halal, seperti mendirikan masjid.

Baca Juga: Sandiaga Ingin Jakarta Jadi Kota Wisata Halal Terbaik Se-Asia

Pemprovsu Buka Suara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akhirnya mengeluarkan pernyataan soal wacana wisata halal di Danau Toba yang viral dalam beberapa hari ini.

Melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Ria Novida Telaumbanua, dijelaskan bahwa wisata halal bukanlah menghilangkan budaya yang sudah ada di daerah tempat wisata. Hal tersebut perlu dilakukan lantaran banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Danau Toba.

Apalagi saat ini, wisatawan mancanegara yang paling banyak datang adalah yang berasal dari Malaysia dan sekitarnya. Penduduk negara tetangga itu mayoritas muslim. Untuk itu segala keperluan wisatawan tersebut harus disiapkan.

“Menyiapkan fasilitas adalah salah satu konsep penting dalam pariwisata,” kata Ria Novida Telaumbanua, dalam konferensi pers mengenai wisata halal Danau Toba di ruang pers, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Sabtu 31 Agustus 2019.

Ria menjelaskan, ada tiga elemen penting dalam pariwisata yang dinamakan konsep 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.

Untuk elemen pertama yakni Atraksi, katanya, Danau Toba sudah memenuhi syarat. Danau Toba memiliki pemandangan, budaya, dan alam yang luar biasa.

Sementara dari Amenitas, menurut Ria, Danau Toba masih perlu dibenahi. Amenitas adalah penyediaan fasilitas pendukung yang diinginkan oleh wisatawan berupa tempat ibadah, rumah makan, tempat peristirahatan dan lain sebagainya.

Untuk itu, semua keperluan pendukung untuk berbagai masyarakat yang datang harus ada. Apalagi Danau Toba sudah dijadikan destinasi utama oleh pemerintah pusat.

“Jangan sampai orang yang rencananya datang tiga hari jadi satu hari,” ujar Ria.

Bagaimana mau meningkatkan wisatawan jika tidak ada fasilitas pendukung yang diinginkan wisatawan

Konsep ke-3 adalah Aksesibilitas. Konsep ini berarti Danau Toba harus mudah dicapai. Sarana dan prasarana menuju Danau Toba haruslah memudahkan wisatawan yang akan datang ke sana.

Saat ini pemeritah sedang membangun jalan tol Tebing Tinggi-Parapat. Tidak hanya itu, Bandara Silangit pun sekarang sedang diperpanjang landasannya guna menampung pesawat yang lebih besar.

“Jadi, tiga konsep tersebut sangat penting untuk mendatangkan wisatawan ke Danau Toba,” ujar Ria.

Senada dengan Ria, Asisten Administrasi Umum dan Aset Sumatera Utara, M Fitriyus yang pada kesempatan itu menjadi moderator menyebut penerbangan ke Danau Toba kebanyakan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Untuk itu fasilitas pendukung wisatawan dari negara tersebut sangat diperlukan. Tidak hanya muslim, fasilitas pendukung seluruh masyarakat harus ada.

Wisata halal bukanlah menghilangkan budaya yang sudah ada di satu tempat wisata. Di negara-negara lain sudah ada yang menyiapkan fasilitas pendukung untuk muslim, misalnya Jepang, Korea Selatan dan lain-lain. Semata dilakukan untuk meningkatkan ceruk pasar pariwisata.

Kata Fitriyus, jika ada budaya yang selama ini belum terekspos, maka tingkatkan lagi. Label halal tidak akan mengganggu budaya yang sudah ada. Halal yang dimaksud adalah menyiapkan sarana dan prasarana terkait hal itu.

“Bagaimana mau meningkatkan wisatawan jika tidak ada fasilitas pendukung yang diinginkan wisatawan?” ujarnya.

Loading...