Nasional

Merasa Izin Dipersulit, FPI Doakan Moeldoko Dapat Hidayah

Juru Bicara FPI Slamet Maarif (ist)

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas belum juga keluar. Bahkan, pemerintah melalui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, tidak akan membuka dialog dengan FPI soal ideologi selama persyaratan proses perpanjangan tidak dipenuhi.

Menanggapi itu, Anggota juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mendoakan pintu hati pemerintah khususnya Moeldoko terketuk, sehingga mau menggelar dialog terbuka dengan FPI. Ini terkait keinginan FPI yang mau berdialog dengan pemerintah membahas Pancasila.

Baca Juga: Tolak Hasil Ijtima Ulama IV, Moeldoko: Indonesia Bukan Negara Islam

“Mari doakan saja, semoga terbuka hatinya dan dapat hidayah,” kata Slamet pada Rabu (7/8/2019).

Di sisi lain, pemerintah menimbang-nimbang memberikan SKT karena muncul konsep Khilafah Nubuwwah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI.

Keinginan dialog dari FPI tersebut telah direspons pemerintah melalui Moeldoko. Eks Panglima TNI itu menegaskan pemerintah menutup rapat pintu dialog dengan FPI.

Slamet pun heran dengan sikap pemerintah melalui Moeldoko, yang menolak dialog. Menurut dia, di era demokrasi jalur dialog ialah suatu hal yang diharuskan.

“Hari gini, di zaman keterbukaan, kok tutup pintu dialog, mau kembali ke orde otoriter? Makanya dialog, dong,” ungkap Slamet.

Baca Juga: Ijtima Ulama IV Ingin Indonesia Jadi Negara Syariah

Menurut dia, dialog akan membuka pandangan pemerintah terhadap konsep Khilafah Nubuwwah. FPI akan menjelaskan konsep tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila yang merupakan ideologi negara.

“Biar paham itu, bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Jangan baca judulnya saja, tetapi baca isi bukunya baru ambil kesimpulan, itu namanya cerdas,” pungkas dia.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, proses perpanjangan SKT FPI akan segera selesai jika ormas tersebut menegaskan Pancasila sebagai ideologinya. Ia menegaskan agar tak ada pengembangan ideologi-ideologi lain selain Pancasila di Indonesia.

Moeldoko pun meminta FPI untuk mengubahnya agar proses perpanjangan SKT segera selesai. Ia juga memastikan, jika FPI telah mengubahnya, persoalan akan selesai dengan sendirinya.

“Jangan mengembangkan ideologi lain, sudah itu prinsipnya. Dengan tegas FPI, okideologi saya Pancasila, selesai. Perilaku-perilaku Pancasila, selesai. Kan gitu, apalagi yang perlu didialogkan? Nggak ada yang didialogkan,” kata Moeldoko.

Loading...