Kriminal

Soal OTT PUPR, KPK Duga Bukan Transaksi Pertama

Jurnalindonesia.co.id – Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menduga transaksi suap terkait proyek penyediaan air minum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah pernah terjadi sebelumnya.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, KPK mengamankan 20 orang. Beberapa di antaranya adalah pejabat Kementerian PUPR, pejabat pembuat komitmen (PPK) hingga pihak swasta.

“Ada beberapa proyek penyediaan air minum yang dibangun di sejumlah daerah dan kami duga ada fee proyek yang kemudian diserahkan pada sejumlah pejabat di PUPR yang jumlahnya variatif. Kami menduga ini bukan transaksi pertama, terkait fee proyek air minum yang dikelola Kementerian PUPR,” kata Febri di Gedung KPK, Jumat, 28 Desember 2018.

Baca JugaOTT Pejabat Kementerian PUPR Diduga Terkait Proyek Air Minum

Ia juga mengatakan 20 orang itu semuanya diamankan KPK di Jakarta, sehingga diduga transaksi tersebut terjadi di Jakarta. KPK, kata dia, juga menduga bahwa transaksi tersebut bukan transaksi yang pertama terkait dengan fee proyek penyediaan air minum yang dikelola Kementerian PUPR.

“Kami juga mengidentifikasi dan sedang didalami karena ada proyek penyediaan air minum juga yang dilakukan di daerah tanggap bencana. Sehingga ini juga menjadi perhatian KPK, apakah di sana juga ada transaksi suap atau tidak,” ujar Febri.

Sebab, kata dia, proyek penyediaan air minum adalah proyek yang strategis dan menyangkut hajat hidup masyarakat. 


“Yang sangat kami sayangkan proyek penyediaan air minum ini kan sebenarnya untuk kepentingan publik dan saya kira ini juga menjadi perhatian dan prioritas kita semua,” tegas Febri. 

Dari OTT ini, tim penindakan menyita uang senilai Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura. Tim KPK juga mengamankan kardus berisikan uang yang jumlahnya masih terus dihitung hingga saat ini.
“Tim masih bekerja, pemeriksaan secara intensif masih perlu kami lakukan terhadap 20 orang tersebut sehingga nanti hasilnya sesuai dengan KUHAP, baru akan disampaikan di konferensi pers maksimal 24 jam setelah peristiwa OTT ini,” kata dia.