Friday, November 30, 2018

Kelangkaan BBG, Ratusan Sopir Bajaj Geruduk Balai Kota

Jurnalindonesia.co.id - Kesulitan mendapatkan bahan bakar gas (BBG), membuat ratusan sopir Bajaj BBG melakukan aksi protes di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/11/2018). Mereka membawa kendaraan roda tiga berwarna biru itu dalam unjuk rasa.

Puluhan Bajaj parkir di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepat di depat gedung Balai Kota. Mereka mengokupasi hingga dua lajur ke arah Patung Kuda dan menyebabkan lalu lintas tersendat.

Puluhan petugas kepolisian menjaga aksi demonstrasi. Hingga pukul 11.00 aksi demonstrasi masih berlangsung.

Mereka datang ke Balai Kota DKI untuk meminta langsung kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan agar segera mengatasi kelangkaan BBG bagi Bajaj.

“Kami minta Pak Gubernur segera mengatasi kelangkaan BBG ini. Kami terpaksa beralih pakai bensin premium. Eh ternyata, bensin premium juga langka. Bahkan sudah banyak SPBU yang tidak menjual premiun, tetapi pertalite. Jadi ini menyusahkan kami. Tolong Pak Gubernur bantu kami,” kata Roso yang diamini para sopir bajaj lainnya.

Baca Juga: BBM Pertamax Naik Tanpa Pemberitahuan Media, PKS Kecam Pertamina

Keluhan pun datang dari Ketua Bajaj Komunitas (BATAS) Aris Fazani, dirinya mengeluhkan terkait antrean para sopir bajaj harus mengantre sampai tujuh jam karena banyak SPBG yang tidak melayani pembelian BBG.

“Biasanya (ngisi BBG) 30 menit atau 10 menit. Ini sampai 7 jam. Ada satu doang di Pedongkelan itu dibuka terus panjang banget sampai Hotel Asmi tuh karena di situ ditutup karena error rusak. Tapi itu semuanya (rusak). Enggak masuk akal. Jadi kita tetap di sini aspirasikan. Kalau didemo baru buka,” kata Aris.

Aris meminta Gubernur DKI menambah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) khususnya di Jakarta Utara. Hal itu untuk mencegah memanjangnya antrean pengisian BBG.

“Menambah pengisian gas diperluas terutama di Jakarta Utara, Kemayoran. Karena di sini itu kita sampai 25 kilometer untuk mengisi gas. Di semua wilayah harus dibuka,” kata Aris.

Sementara itu sopir bajaj lainnya, Robby menegaskan para sopir hidupnya dari BBG. Robby mengaku SPBG harus selalu tersedia. Sehingga tidak menggangu mata pencaharian sopir bajaj.

Baca Juga: Beredar Foto Struk Harga BBM Rp 77 Ribu Per Liter di Papua, Pertamina: Hoax!

“Tanpa gas itu biaya hidup kita tinggi. Banyak bajaj tidak berjalan karena gas tidak ada. Pertanyaannya kenapa tidak ada gas? Bareng semua. Ada apa gitu loh? Nah kita mau demo kemarin tiba-tiba SPBG buka semua,” ujar Robby.

“Enggak bisa gitu mesti duduk semua. Kami tuntut konsistensi gas di sini. Transjakarta memang punya pemerintah tidak protes. Nah kami swasta makan dari mana?” kata dia.

Setelah melakukan demo beberapa saat, perwakilan para sopir Bajaj pun dipanggil ke dalam Balai Kota untuk melakukan mediasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI serta Dinas Perindustrian dan Energi (PE) DKI.

Seusai pertemuan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub DKI, Sigit Widjatmoko mengatakan mediasi berjalan dengan baik dan lancar. Mediasi difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta.

“Saya bersama dengan Plt Dinas PE DKI melaksanakan dialog dengan perwakilan dari koordinator aksi para pemilik dan pengemudi Bajaj Jakarta yang tergabung dalam Asosiasi Bajaj Jakarta,” kata Sigit.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Asosiasi Bajaj Jakarta menyampaikan dua poin. Pertama, kelangkaan suplai BBG. Dari jumlah 13.000 Bajaj di Jakarta, sudah ada 10.000 Bajaj yang menggunakan BBG.

Baca Juga: Pastor Djonga: Harga BBM Turun Hanya Saat Jokowi Blusukan ke Papua

“Artinya mereka merupakan pionir angkutan umum ramah lingkungan. Namun tadi disampaikan Plt Dinas PE DKI, bahwa sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan mendistribusikan migas merupakan kewenangan pemerintah pusat. Daerah lebih pada fungsi koordinasi dan pemantauan,” terangnya.

Kedua, keinginan para sopir dilibatkan dalam sistem angkutan umum massal di Jakarta, khususnya angkutan umum berbasis jalan.

“Kami sampaikan pada tahun 2019, Dishub DKI menargetkan evaluasi trayek jalan angkutan umum sudah selesai. Dan angkutan lingkungan roda tiga menjadi bagian dari restrukturisasi atau evaluasi jaringan angkutan umum tersebut,” ungkapnya.
close