Nasional, Uncategorized

Klaim Dahnil Soal Dana Kemah: Tidak Tahu dan Tidak Pernah Tanda Tangan LPJ

Jurnalindonesia.co.id – Polisi menduga ada data fiktif dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat Pemuda Muhammadiyah terkait kegiatan apel dan kemah Pemuda Islam 2017.

Sejumlah pihak telah diperiksa kepolisian, salah satunya Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketum PP Pemuda Muhammadiyah.

Polisi memeriksa Dahnil lantaran ada tanda tangannya di LPJ yang dibuat Pemuda Muhammadiyah. Namun, Dahnil menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meneken LPJ tersebut.

“Pernyataan polisi di media terkait dengan ada tanda tangan saya di laporan kegiatan Kemah Pemuda, saya perlu klarifikasi, di BAP saya menyatakan saya tidak tahu-menahu ada tanda tangan tersebut, karena tanda tangan di situ adalah hasil scan,” kata Dahnil melalui akun Twitter-nya, @Dahnilanzar, Sabtu (24/11/2018).

Pernyataan itu Dahnil tegaskan kembali saat ditemui di arena Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah. Dahnil mengaku tak tahu menahu dan tak pernah lihat LPJ yang dibuat Pemuda Muhammadiyah tersebut.

“Saya nggak tahu karena saya nggak pernah lihat LPJ itu. Tanya ke yang teknis ya, Mas Fanani yang paham. Karena saya nggak pernah terlibat dalam hal-hal teknis,” ujarnya kepada wartawan di Sportorium UMY, Bantul, DIY, Senin (26/11/2018).

Dahnil juga menegaskan kembali tidak pernah menandatangani LPJ tersebut. Tanda tangan yang ada di LPJ itu, kata dia, adalah hasil scan.

“Itukan (tanda tangan) di-scan dan saya tidak mengetahui isinya,” ucapnya.

Dahnil juga kembali menyatakan bahwa dirinya merasa dikerjai terkait dengan kasus tersebut. Menurutnya, keikutsertaan Pemuda Muhammadiyah di acara itu adalah untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi, kalau kemudian pihak kepolisian justru mempermasalahkan kegiatan yang diinisiasi oleh Menpora dan Pak Presiden untuk kepentingan Pak Presiden, saya pikir pihak kepolisian sedang justru menghina Presiden bagi kami,” ujarnya.

“Jadi yang jelas bagi kami, pada saat itu adalah membantu Presiden. Kami ingin memastikan Pak Presiden tidak terus dituduh anti-Islam dan sebagainya,” lanjutnya.

Dahnil merasa niat baik Pemuda Muhammadiyah dikhianati. Dia kembali mengulang frase kepolisian menghina Presiden.

“Tetapi kalau kemudian niat baik kami membantu Pak Presiden itu kemudian dikhianati, bahkan dikriminalisasi, saya pikir pihak kepolisian sedang menghina presiden,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PP Pemuda Muhammadiyah, Ahmad Fanani, pun enggan mengomentari dugaan LPJ fiktif. Dia meminta agar menanyakannya langsung ke kepolisian terkait isu tersebut.

“Tanya sama polisi dong fiktifnya di bagian mana?” tuturnya.

Fanani menjelaskan, alokasi anggaran Rp 2 miliar yang diterima PP Pemuda Muhammadiyah dalam kegiatan apel dan kemah pemuda Islam 2017 adalah dana bantuan. Kegiatan tersebut diprakarsai Kemenpora, dengan GP Ansor selaku penyelenggaranya.

“Kami datang saja, hadir, nanti silakan difasilitasi. Misalnya transportnya. Kami dikasih anggaran untuk mobilisasi. Nah mobilisasi kan transport, akomodasi tergantung kebutuhan,” pungkas Fanani.

Loading...