Nasional, Uncategorized

PKS Janjikan Hapus Pajak Sepeda Motor dan SIM Seumur Hidup, Ini Kata Polri

Jurnalindonesia.co.id – Polri turut memberikan komentar terkait pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjanjikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, bahwa usulan PKS soal dua kebijakan tersebut juga perlu didiskusikan dengan pihak-pihak terkait. Kebijakan itu dinilai Dedi bisa berdampak pada keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas. Sebab, menurut Dedi, hasil dari kajian itu akan mengubah aturan yang ada.

“Perlu kajian akademis yang komprehensif, perlu dibahas oleh stakeholders terkait karena perubahan regulasi, harus dilakukan kajian akademis dulu dari berbagai perspektif,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/11/2018).

Baca Juga: Janji Kampanye PKS: Hapus Pajak Sepeda Motor dan Berlakukan SIM Seumur Hidup

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf mengungkapkan alasan PKS mencetuskan kebijakan penghapusan pajak kendaraan roda dua ber-CC kecil.

Muzzammil menyebut pemilik sepeda motor yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju menengah adalah orang-orang yang paling diuntungkan dengan kebijakan ini.

Dia mengatakan, kebijakan itu adalah bentuk insentif kepada para pengguna kendaraan bermotor. Menurut Almuzzammil, kebijakan ini sudah sewajarnya diperoleh oleh pengguna sepeda motor demi mendapatkan fasilitas yang sama dengan pengendara mobil.

Oleh karena itu, PKS ingin meringankan beban biaya hidup pemilik kendaraan motor.

Selain itu, mereka melihat bahwa sepeda motor sudah dijadikan sebagai alat produksi, baik alat pengangkut hasil pertanian di desa atau pemberi jasa transportasi daring (online) di kota.

Menurutnya, penghapusan pajak sepeda motor akan mendorong masyarakat untuk menggunakan waktu lebih produktif, karena terhindar dari kerepotan dan kerumitan.

Baca Juga: Jika Terpilih, Sandi Janji Bakal Lunasi Utang Pemerintah

Terkait alasan-alasan tersebut, Dedi mempertanyakan kajian akademik yang mendasari pendapat PKS.

Dedi menilai, sistem pelayanan daring yang saat ini diterapkan pihaknya untuk mengurus pajak dan SIM sudah mempermudah publik.

“Apakah mereka punya hasil riset yang memperkuat persepsi mereka seperti itu? Saat ini pelayanan online system bisa di mana saja dengan cepat, mudah, transparan, serta konsep pelayanan one stop service dengan mendekatkan pelayanan ke publik,” kata Dedi.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menjanjikan dua program itu jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Penghapusan pajak sepeda motor yang dimaksud berlaku pada pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-CC kecil.

Sementara itu, terkait program pemberlakuan SIM yang akan diberlakukan seumur hidup ialah SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.