Politik, Uncategorized

Janji Kampanye PKS: Hapus Pajak Sepeda Motor dan Berlakukan SIM Seumur Hidup

Jurnalindonesia.co.id – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menjanjikan dua program jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dua program yang akan diperjuangkan mereka terdiri dari Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan perjuangan untuk meloloskan regulasi ini akan ditempuh pihaknya untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat.

“Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup,” kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf saat konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Muzzammil menuturkan pajak sepeda motor yang dimaksud yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Sementara pemberlakuan SIM yang akan diberlakukan seumur hidup ialah SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.

Baca Juga: Tak Mau Teken Pakta Integritas, 80 Kader PKS Banyumas Memilih Mundur

Menurutnya, penghapusan pajak sepeda motor akan mendorong masyarakat untuk menggunakan waktu lebih produktif, karena terhindar dari kerepotan dan kerumitan.

“Jadi waktu masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk hal yang lebih produktif,” ucapnya.

Menurut Muzzammil, ada 105 juta sepeda motor di Indonesia yang sebagian besarnya dimiliki rakyat kecil. Muzzammil menyebut pemilik sepeda motor yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju menengah adalah orang-orang yang paling diuntungkan dengan kebijakan ini.

Selain itu, lanjutnya, penghapusan pajak sepeda motor ini merupakan bentuk insentif kepada pengguna kendaraan bermotor. Menurut Almuzzammil, kebijakan ini sudah sewajarnya diperoleh oleh pengguna sepeda motor demi mendapatkan fasilitas yang sama dengan pengendara mobil.

“Ketika pengguna roda empat, mobil, dan lain-lain mendapat fasilitas jalan tol dengan dana BUMN dan APBN puluhan triliun per tahun, wajar jika pengguna motor mendapat insentif fiskal dengan penghapusan pajak tahunan,” tuturnya.

Almuzzammil menyampaikan, penghapusan pajak sepeda motor ini juga akan membantu mendatangkan penghasilan bagi pemilik yang menggunakan sepeda motor sebagai alat produksi, baik alat pengangkut hasil pertanian di desa atau pemberi jasa transportasi daring (online) di kota.

Dia pun berkata, penghapusan pajak sepeda motor ini tidak akan mengganggu keuangan provinsi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara signifikan. Menurutnya, berdasarkan data beberapa provinsi diketahui bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor hanya sekitar 7 hingga 8 persen dari APBD.

Baca Juga: Setelah Dianggap Menghina, Prabowo Diusulkan Jadi Bapak Ojek Online

Terkait alasan pemberlakuan SIM seumur hidup, Almuzzammil mengatakan pihaknya memiliki tiga alasan.

Pertama, pembaruan SIM dalam rentang waktu setiap lima tahun merepotkan. Menurutnya, status seumur hidup ini sudah diterapkan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memberikan dampak positif di tengah masyarakat.

Selanjutnya, pemberlakuan SIM seumur hidup akan meringankan masyarakat dalam membayar biaya pembuatan SIM. Sedangkan alasan terakhir, aturan ini telah diterapkan di sejumlah negara.

Juru bicara PKS Pipin Sofyan menegaskan janji soal kebijakan ini adalah insentif untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Ia menilai insentif yang diberikan pemerintah selama hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas.

“Tentu ini adalah kampanye gagasan bagi kami dan saya kira partai lain belum menyampaikan ini dan kami lihat bahwa ini adalah janji PKS ketika PKS Allah takdirkan menang (pemilu) 2019 maka salah satu janjinya adalah ini,” ujar Pipin.

Terkait apakah janji ini bisa meningkatkan elektoral PKS pada pemilu 2019, Pipin menyerahkannya kepada masyarakat.

“Saya kira nanti masyarakat yang akan menilai. Yang penting kita ikhtiar sebagai partai politik tentu kami menggagaskan kampanye yang bukan sekadar pencitraan tapi ini adalah janji konkret kami, sudah kami janji, sudah kami diskusi dengan kepala daerah yang kami miliki dan ini insyallah bisa realistis untuk kita wujudkan,” tegasnya.