Uncategorized

Polisi Akan Bubarkan Jika Diksusi Khilafah se-Dunia Tetap Digelar

Jurnalindonesia.co.id – Polres Bogor memastikan tidak akan menerbitkan surat izin penyelenggaraan diskusi bertajuk ‘Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam se-Dunia 1440 H’ yang rencananya akan digelar di Masjid Az-Zikra, Kabupaten Bogor, pada 17-18 November 2018.

Polisi beranggapan, diskusi yang akan mengangkat tema ‘Titik Awal Kebangkitan Islam Dunia’ tersebut berkaitan erat dengan ideologi khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Pancasila.

“Dari hasil pengecekan dan penyelidikan polisi, kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut sangat berkaitan erat dengan khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan NKRI dari Pancasila, demokrasi menjadi khilafah,” kata Kapolres Bogor, AKBP Andi Moch Dicky Pastika, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (13/11/2018).

Dicky menyebut pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan pengelola Az-Zikra. Pengelola Masjid Az-Zikra, lanjut Dicky, juga tidak akan memfasilitasi digelarnya acara itu.

“Polres Bogor juga sudah berkoordinasi dengan pihak pemilik tempat, yaitu Az-Zikra, bahwa pihak Az-Zikra juga tidak akan memfasilitasi tempat tersebut sebagai lokasi acara karena acara tersebut tidak mendapatkan izin dari kepolisian,” ujar Dicky.

Dicky memastikan pihaknya akan memantau satu hari sebelum diskusi tersebut dijadwalkan untuk digelar. Dia menegaskan polisi akan menghentikan secara paksa apabila diskusi tersebut tetap dilaksanakan.

“Kami mengimbau kepada pihak yang masih menyebarkan undangan tersebut bahwa tidak perlu hadir ke acara tersebut karena acara tersebut tidak memiliki izin. Apabila tetap dilaksanakan akan kami bubarkan. Dan pada hari H-1 dan H-nya akan kami laksanakan penjagaan untuk mencegah terjadinya konflik karena dikhawatirkan akan terjadi aksi penolakan dalam gelombang besar terhadap acara tersebut,” tegas Dicky.

Baca juga: Polisi Akan Bubarkan Jika Diksusi Khilafah se-Dunia Tetap Digelar

Panitia bersikukuh

Sementara itu pihak panitia penyelenggara diskusi menyatakan akan tetap berupaya agar acara tersebut terlaksana.

Panitia bertekad agar acara tetap terselenggara dalam bentuk apa pun karena undangan sudah terlanjur disebar.

“Belum ada solusi, tapi kami punya tekad acara tetap berjalan 17 hingga 18 November, bagaimana pun bentuknya nanti,” kata Koordinator Seksi Publikasi dan Informasi penyelenggara diskusi, Wuri Handoyo, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/11/2018).

Wuri menuturkan, masalah dalam rencana penyelenggaraan diskusi ini mulai muncul setelah pihak pengelola Masjid Az-Zikra yang akan digunakan untuk penyelenggaraan diskusi meminta panitia untuk melampirkan surat rekomendasi dari polisi.

Padahal, kata dia, awalnya panitia hanya diminta oleh pihak pengelola Masjid Az-Zikra untuk memberikan surat pemberitahuan ke Polres Bogor saja.

Menyikapi permintaan tersebut, panitia pun berupaya melakukan audiensi dengan polisi hingga ke Markas Besar (Mabes) Polri. Namun, rekomendasi yang dibutuhkan tidak keluar hingga saat ini.

“Kami audiensi ke polsek, polres, polda dan mabes Polri yang sampai hari ini surat rekomendasi itu belum keluar,” ujar Wuri.

Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky.

AKBP Andi Moch Dicky. (Foto: Istimewa)

Wuri menambahkan, kepolisian telah mengarahkan penyelenggara diskusi untuk berpindah lokasi ke Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur dan Masjid Istiqlal. Namun, katanya, kedua lokasi tersebut sudah digunakan oleh pihak lain.

“Sampai kemarin malam polisi telepon kami bilang coba ke Buperta Cibubur, tapi sudah kami survei ke sana ternyata ada acara di sana. Terus diarahkan ke Masjid Istiqlal tapi ternyata enggak bisa juga,” ucap Wuri.

Terkait dugaan diskusi ini berkaitan dengan ideologi khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan NKRI dari Pancasila, Wuri pun membantahnya. Dia mengklaim, selain untuk silaturahmi, acara diskusi ini justru bertujuan untuk meluruskan pandangan soal khilafah.

“Kami yang penting sudah sampaikan maksud kami silaturahim, maksud kami untuk meluruskan ini tentang khilafah, karena opini khilafah itu merebut kekuasaan padahal bukan seperti itu,” tegas Wuri.

Loading...