Uncategorized

Fadli Zon: Bagi-bagi Sertifikat itu Tugas Ketua RT, Bukan Presiden

Jurnalindonesia.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon sepakat dengan pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperhatikan pejabat aparat keamanan di bawah pimpinannya dan berhenti fokus pada pencitraan.

Fadli menilai, selama ini penegakan hukum memang timpang dan tidak adil.

“Saya kira apa yang disampaikan Habib Rizieq itu benar ya, dalam hal itu saya kira memang kami merasakan bahwa hukum itu timpang sekali di dalam penegakan dan penindakannya, sangat tajam kepada lawan politik tapi sangat tumpul kepada yang dianggap lawan politiknya. Begitu juga ya banyak pencitraan, selama ini kan pencitraan,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 12 November 2018.

Baca Juga:  Pertanyaan-pertanyaan yang Belum Terjawab Seputar Jatuhnya Lion Air JT610

Wakil ketua DPR itu menambahkan, banyak juga contoh pencitraan lainnya. Misalnya, tugas presiden membangun jalan dan jembatan. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah kewajiban dan bukan prestasi, karena setiap presiden disebut melakukannya.

Baca juga: Rizieq Shihab: Pak Jokowi, Tegakkan Keadilan, Jangan Hanya Fokus Pencitraan

Menurut Fadli, Prestasi dapat diklaim jika mampu melampaui capaian yang ditargetkan. Misalnya jika menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen, ternyata yang dicapai 8 persen.

“Setiap presiden pasti melakukan itu. Prestasi itu kalau dia melampaui, melebihi apa yang ditargetkan, itu baru prestasi. Misalnya menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen, ternyata pertumbuhannya 8 persen, itu baru prestasi,” ujar Fadli.

Baca Juga:  Ahok Bongkar Permainan Petugas Makam di Jakarta

Fadli melanjutkan, realisasinya saat ini pertumbuhan ekonomi hanya lima persen. Waktu presiden harusnya digunakan untuk mengambil hal-hal yang strategis.

“Tapi ternyata (jika target) tujuh persen, tapi realisasinya lima persen, itu namanya gagal. Ini saya kira perlu dipahami,” ungkapnya.

Baca juga: Fadli Zon Sebut 51% Saham Freeport Dikuasai RI Cuma Pencitraan
Fadli pun meminta presiden berhenti melakukan pencitraan dengan membagi-bagikan sertifikat. Menurut dia, hal itu menghabiskan waktu bagi presiden.

“Saya kira Presiden pencitraan dengan membagi-bagikan sertifikat, hentikanlah itu ya. Saya kira itu tugasnya ketua RT, lurah paling tinggi, atau pegawai instansi tertentu. Itu menghabiskan waktu untuk Presiden membagi-bagikan kayak begitu,” kata Fadli.

Baca Juga:  Al, El, Dul Nangis Lihat Maia Alami KDRT Saat Masih Jadi Istri Dhani

Menurutnya, sudah menjadi hak orang yang mengurus untuk mendapatkan sertifikat. “Kan orang mengurus sertifikat, tanahnya tanah mereka, sertifikat jadi, so what? Itu memang hak mereka mendapatkan sertifikat,” katanya.

“Seperti orang mengurus kartu keluarga lalu jadi, masa harus Presiden yang harus membagi-bagikannya, ya habis dong waktu Presiden,” kata Fadli.