Uncategorized

Menlu Kirim Pesan ke KBRI Terkait Kabar Rizieq Shihab Ditangkap Aparat Arab Saudi

Jurnalindonesia.co.id – Beredar kabar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ditangkap aparat Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi untuk mengecek langsung ke kediaman Rizieq di Mekkah untuk mengetahui kebenaran berita tersebut.

“Kami sedang melakukan pengecekan, ibu Menlu (Retno Masudi) barusan telepon saya untuk cari informasi yang valid tentang penangkapan habib Muhammad Rizieq Shihab,” kata Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, Selasa (06/11/2018).

Diharapkan hari ini sudah mendapat informasi valid terkait berita penahanan ini.

“Belum bisa pastikan karena tak bisa menjawab berandai-andai tanpa bukti yang fixed (pasti),” ujar Agus.

“Kami lakukan semuanya untuk memberi pendampingan, para ekspatriat Indonesia, saya menggunakan istilah ini termasuk untuk tenaga kerja Indonesia, di Saudi dalam masalah apapun,” imbuhnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa Rizieq Shihab saat ini termasuk warga negara Indonesia “overstayer“, yang visanya sudah habis masa berlakunya.

Rizieq yang keluar dari Indonesia sejak April 2017 lampau itu visanya habis sejak Juli 2018 lalu.

Agus mengatakan, warga asing yang sudah habis masa berlaku visanya dan dijaring oleh pihak imigrasi Saudi akan segera dibawa ke bandara untuk dideportasi. Itu, kata dia, merupakan ranah hukum Saudi untuk mendeportasi warga negara asing yang masa berlaku visanya sudah habis.

“Sejak tanggal itu (20 Juli) posisi beliau (Rizieq Shihab) WNI overstayer yang akan kena denda imigrasi sekitar 15-30.000 real atau per orang sekitar Rp120 juta, kali lima keluarganya…kemudian ada punishment (hukuman) beberapa tahun tak bisa masuk Saudi,” kata Agus.

Rizieq Shihab

Rizieq Shihab diduga bersama aparat kepolisian Arab Saudi. (Foto: Istimewa)

Rizieq Shihab tinggal di Arab Saudi setelah menghadapi sejumlah kasus hukum di Indonesia, termasuk kasus dugaan penyebaran konten pornografi.

Sebelumnya pemerintah mempersilakan pimpinan ormas FPI itu untuk pulang, apalagi sebagian kasus yang dihadapinya sudah dihentikan, termasuk kasus dugaan penyebaran konten pornografi dan penodaan Pancasila.

Tanggal 23 Oktober lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Sukmawati Soekarnoputri atas dihentikannya kasus penodaan lambang negara Pancasila dengan tersangka Rizieq Shihab, pendiri FPI.

Dalam persidangan itu, hakim menyatakan keputusan penyidik Polda Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sudah sesuai prosedur hukum.

Saat itu, massa dari FPI melakukan unjuk rasa terkait sidang putusan tersebut.

Sebelumnya Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga berjanji akan membawa Rizieq kembali ke Tanah Air sebelum Pilpres 2019 digelar.

“Kalau bisa Habib Rizieq sebelum saya terpilih bisa kembali. Kalau tidak, saya yang akan jemput beliau,” kata Prabowo di acara Hari Santri Nasional sekaligus milad Front Santri Indonesia ke-1 yang digelar FPI di Lapangan Masjid Amaliyah, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/10/2018).

Sementara itu Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menjelaskan pernyataan Prabowo yang ingin menjemput Rizieq sebelum Pilpres 2019. Menurut Sandiaga, hal itu sebagai bentuk memberi rasa aman bagi setiap warga Indonesia.

“Posisi kami sejak awal jelas membela seluruh rakyat Indonesia, termasuk membela, melindungi, dan menjaga ulama untuk keharmonisan beragama. Prabowo-Sandi berkomitmen menghadirkan rasa aman dan tentram bagi semua rakyat Indonesia,” kata Sandiaga di posko pemenangan Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018) lalu.

Menurut Sandiaga, kehadiran Rizieq Shihab dalam proses demokrasi seperti Pilpres 2019 sangat penting bagi demokrasi itu sendiri.

“Apalagi selama ini Habib Rizieq memiliki pengikut banyak dan selalu menyuarakan kebenaran, kami siap melindungi semua rakyat Indonesia karena menurut kami setiap elemen masyarakat Indonesia punya pengaruh dalam proses demokrasi di negeri ini,” ujar Sandiaga.