Uncategorized

Kedubes RI Cek Kebenaran Berita Penangkapan Rizieq oleh Kepolisian Arab Saudi

Jurnalindonesia.co.id – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah meminta Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Arab Saudi untuk mengecek langsung kebenaran berita penangkapan pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh aparat setempat.

Dilaporkan BBC Indonesia, Selasa, 6 November 2018, Duta Besar RI Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, diplomat Indonesia menuju kediaman Rizieq Shihab di Mekkah untuk mengecek langsung kebenaran kabar tersebut.

“Kami sedang melakukan pengecekan, ibu Menlu (Retno Masudi) barusan telepon saya untuk cari informasi yang valid tentang penangkapan habib Muhammad Rizieq Shihab,” kata Agus.

Diharapkan, hari ini juga sudah mendapat bukti valid terkait berita penahanan ini.

“Belum bisa pastikan karena tak bisa menjawab berandai-andai tanpa bukti yang fixed (pasti),” ujarnya.

Baca: FPI Akui Rizieq Diperiksa Polisi Arab Saudi, Terkait Pemasangan Bendera Tauhid?

Namun Agus memastikan bahwa Rizieq termasuk warga negara Indonesia “overstayer“, yakni WNI yang visanya sudah habis. Rizieq yang keluar dari Indonesia sejak April tahun 2017 lalu itu masa berlaku visanya habis pada 20 Juli 2018 lalu.

Agus menegaskan, merupakan ranah hukum Saudi untuk mendeportasi warga negara asing yang masa berlaku visanya sudah habis.

Warga asing yang sudah habis masa berlaku visanya dan dijaring oleh pihak imigrasi Saudi akan segera dibawa ke bandara untuk dideportasi.

“Sejak tanggal itu (20 Juli 2018) posisi beliau (Rizieq Shihab) WNI overstayer yang akan kena denda imigrasi sekitar 15-30.000 real atau sekitar Rp120 juta per orang, kali lima keluarganya…kemudian ada punishment (hukuman) beberapa tahun tak bisa masuk Saudi,” kata Agus.

Diketahui, Rizieq tinggal di Arab Saudi setelah menghadapi sejumlah kasus hukum di Indonesia, termasuk kasus dugaan penyebaran konten pornografi.

Sebelumnya pemerintah mempersilakan Rizieq untuk pulang, apalagi sebagian kasus yang dihadapinya sudah dihentikan alias di-SP3, termasuk kasus dugaan penyebaran konten pornografi dan penodaan Pancasila.

Tanggal 23 Oktober lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Sukmawati Soekarnoputri atas dihentikannya kasus penodaan lambang negara Pancasila dengan tersangka Rizieq Shihab.

Dalam persidangan itu, hakim menyatakan keputusan penyidik Polda Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sudah sesuai prosedur hukum.

Baca juga: Guntur Romli Tantang Rizieq Shihab Kibarkan Bendera HTI di Mekkah