Uncategorized

PKS: Jika Ahok Lebih Baik dari Anies Soal Sampah, Apa Buktinya?

JURNALINDONESIA.CO.ID – PKS DKI mempertanyakan maksud Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang menyebut pemerintahan DKI di era Gubernur Anies Baswedan ‘menjauh’ terkait dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah. PKS meminta Tri menjelaskan duduk perkara permasalahan yang dimaksud tersebut.

“Jadi penyataan Wakil Wali Kota Bekasi itu duduk perkaranya gimana yang dilontarkan di media itu? Yang dimaksud Pak Anies menjauh itu apa,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Jumat (19/10/2018).

Baca: Wakil Walikota Bekasi: Filosofi Jokowi-Ahok Nggak Dipahami oleh Anies

Sebab, menurut Suhaimi segala sesuatu yang berurusan dengan keuangan yang terkait dengan program Pemprov DKI semua ada datanya. Untuk itu, ia mengatakan jika memang dana itu menjadi kewajiban DKI dan belum dibayar, Pemkot Bekasi bisa langsung mendatangi Balai Kota untuk mengajukan keberatan.

Baca Juga:  Foto Anies Pantau Banjir, Warganet Pertanyakan Kejanggalan Ini

“Dilihat aja datanya, maksudnya didudukkan perkaranya, kalau misal itu bentuknya kewajiban kalau DKI harus bayar ke sana itu kan gampang, datang aja ke DKI berikan tagihan sesuai apa yang sudah tertulis. Artinya pernyataan itu dudukan perkaranya seperti apa? Bukan hanya ini lebih bagus. Buktinya apa lebih bagus. Harus ada maksudnya didudukan perkara itu,” ungkapnya.

Baca: Soal Pengelolaan Sampah, Anies: Bekasi Masuk Provinsi Mana? Kok Minta Dananya ke DKI

Baca Juga:  Dana Kelurahan Dikaitkan dengan Politik, Jokowi: Banyak PolitikusSontoloyo

Sebelumnya diberitakan, Tri Adhianto membandingkan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan era Anies Baswedan. Tri menyebut koordinasi era Ahok lebih baik soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah.

“Kenapa yang selama ini bisa terjalin dengan baik sekarang kok gubernur menjauh. Dulu (pembangunan) tol zaman Pak Ahok juga suka bantu,” ujar Tri saat dihubungi, Jumat (19/10).

Perbandingan ini disampaikan Tri guna menanggapi dana hibah kemitraan yang belum cair. Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah Rp 2 triliun ke DKI Jakarta.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lestari sebelumnya mengatakan Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun ke Pemprov DKI Jakarta. Proposal diajukan pada Senin (15/10).

Baca Juga:  PKS Klaim Posisi Wagub DKI, Taufik: Sudah Seperti Pemburu Jabatan Saja

Premi menjelaskan dana yang diajukan Pemkot tersebut belum bisa diputuskan. Sebab, harus ada pembahasan lebih dulu dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

 

DETIK