Uncategorized

Konflik "Sampah" Anies dan Pepen Berakhir, Ini yang Dilakukan Mereka

JURNALINDONESIA.CO.ID – Dalam beberapa hari terakhir ini, permasalahan tentang sampah dan dana kemitraan atau hibah menjadi perseteruan yang panas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerinta Kota (Pemkot) Bekasi.

Pemkot Bekasi telah mengajukan proposal dana kemitraan sebesar Rp 2,09 triliun kepada Pemprov DKI yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan infrastruktur. Namun proposal masuk terlambat. Akibatnya, proposal yang diajukan itu tidak bisa dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019.

Masalah macetnya dana kemitraan berimbas pada operasional truk sampah DKI Jakarta yang setiap hari menuju TPST Bantargebang di Kota Bekasi. TPST Bantargebang milik DKI Jakarta.

Pemkot Bekasi lalu berniat untuk mengevaluasi perjanjian kerja sama (PKS) soal jam operasional truk sampah. Sebab, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menemukan truk sampah DKI beroperasi tak sesuai aturan.

Masalah dana kemitraan itu kemudian meluas ke mana-mana. Wali Kota Rahmat Effendi mengatakan, sulit sekali berkomunikasi dengan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Sulit, sulit, sulit, tidak ada komunikasi sama sekali. Sekarang kan seolah-olah tidak ada PKS dan seolah-olah kami tidak bermitra. Bahkan, kami ingin bertemu (Pemprov DKI) saja tidak ada kejelasan,” kata Rahmat Effendi alias Pepen di Perumahan Bumi Satria Kencana, Bekasi Selatan, Rabu (17/10/2018) lalu.

Baca: Walkot Bekasi Ancam Hentikan Kerjasama dengan DKI Jika Tak Dapat Dana Hibah Sampah

Anies sendiri gerah karena perseteruan itu jadi ramai diberitakan media. Dia kemudian menyebut Pemkot Bekasi menggunakan isu sampah untuk mendapatkan dana kemitraan dari DKI Jakarta. Padahal dana kemitraan itu tidak berkaitan dengan TPST Bantargebang.

Baca Juga:  Gempa Palu, Diperkirakan Seratusan Orang Masih Terjebak di ReruntuhanGedung

“Ini bukan masalah persampahan. Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta, tetapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, hari Minggu lalu.

Anies juga menyayangkan persoalan yang diramaikan bukan mengenai dana kompensasi bau sampah yang menjadi kewajiban Pemprov DKI, tetapi soal bantuan keuangan yang sifatnya kemitraan atau hibah. Dia lalu menyindir bahwa Kota Bekasi bukan bagian dari Provinsi DKI Jakarta.

“Sudah begitu, diramaikan bukan yang menjadi kewajiban kita pula. Dan harus diingat, Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Jawa Barat. Kalau mau minta, ke pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta,” kata Anies.

Baca: Soal Pengelolaan Sampah, Anies: Bekasi Masuk Provinsi Mana? Kok Minta Dananya ke DKI

Pepen menanggapi itu dengan menyebut Anies tidak paham sejarah kemitraan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI yang sudah terjalin sejak lama.

“Pak Anies tidak tahu sejarahnya, Pak Anies harus tanya ke Pak Sekda, Pak Anies harus tanya ke kepala-kepala daerah di sekitar itu. Bagaimana yang tadinya dianggap sebagai daerah penyangga, jadi daerah mitra. Kenapa? Kan pemimpin harus tahu history. Memang Kota Bekasi itu administrasinya ke Jawa Barat,” kata Pepen.

Baca Juga:  Konsep Otomatis

Baca: Walkot Bekasi Bantah Klaim Anies Soal Dana Hibah Terkait Pengelolaan Sampah

Perseteruan usai

Aksi saling jawab itu tidak berlangsung lama. Setelah menyebut Anies tidak tahu sejarah, Pepen dan jajarannya memenuhi undangan Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin kemarin. Ini pertama kalinya dua kepala daerah yang baru terpilih itu bertemu.

Usai berbincang selama lebih kurang 1 jam, Anies dan Pepen keluar bersama-sama untuk memberi keterangan pers. Keduanya berdiri berdampingan dan menceritakan pertemuan mereka.

“Banyak hal yang tadi kami diskusikan dan insya Allah ini menjadi awalan yang baik, awalan baru bagi kami semua, dan kerja sama di antara kami, saling support di antara kami, juga menjadi lebih baik,” ujar Anies.

Pepen juga menyampaikan hal yang sama. Pepen mengatakan selama ini ada miskomunikasi antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi. Pepen kemudian mengatakan bahwa Anies sudah berusaha menghubunginya. Namun dia tidak sadar ada telepon masuk dari Anies.

“Beberapa hari ini terjadi miskomunikasi antara Bekasi dan DKI dan hari ini ternyata tidak ada yang berubah dari kebijakan DKI berkenaan dengan hubungan kedaerahan kemitraan yang dibangun dan juga tanggung jawab terhadap pengelolaan TPST Bantargebang,” ujar Pepen.

Pepen lega mendengar pernyataan Anies bahwa komitmen Pemprov DKI dalam bekerja sama dengan Pemkot Bekasi masih sama. Dia berharap komunikasi antara dua pemerintah daerah itu bisa semakin lancar.

Baca Juga:  46 Hari Terombang-ambing di Lautan, Remaja Asal Minahasa Ini Ditemukandi Jepang

“Rasanya sangat adem, inilah yang sebetulnya kami harapkan. Mudah-mudahan kerja sama ini terus kita bangun di bawah kepemimpinan Pak Anies,” kata dia.

Baca: Tak Lagi Minta Anies ke Bantargebang, Wali Kota Bekasi: Di Sana Bau

Kelanjutan dana kemitraan

Namun pertemuan mereka kemarin tidak menyinggung dana kemitraan. Anies mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama tim dari Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.

“Nanti antar tim akan berdiskusi lebih detailnya. Rencananya Kamis akan bertemu untuk mendetailnya, tapi intinya semangat kerja bersama semangat kerja sama tidak berubah, sama sekali tidak berubah,” ujar Anies.

Baca: Ingin Selesaikan Konflik Sampah, Walkot Bekasi Ajak Anies ke Bantargebang

Pepen pun menyadari bahwa persoalan dana kemitraan ini tidak bisa diputuskan hari itu juga. Dia bersepakat dengan Anies untuk membuat kerangka lima tahun terkait kerja sama tersebut.

“Ini persoalan kami bangun kerangka lima tahunnya. Pak Gubernur kan baru satu tahun pertama, saya juga baru satu tahun pertama, nanti kami buat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sehingga tidak terjadi miskomunikasi seperti ini,” kata Pepen.

KOMPAS