Uncategorized

Normalisasi Sungai di Era Anies Mandek, 129 Kelurahan di DKI Terancam Terendam Banjir

Jurnalindonesia.co.id – Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung (BBWSCC) Bambang Hidayah mengungkapkan, ada 129 kelurahan yang berpotensi terendam banjir pada musim hujan tahun ini. Salah satu penyebabnya, kata Bambang, karena program normalisasi sungai tidak berjalan.

“Itu kelurahan di sekitar kali, termasuk Kali Ciliwung,” kata Bambang kepada Media Indonesia, Selasa (9/10/2018).

Data itu didapat berdasarkan evaluasi kajian banjir terakhir oleh BBWSCC. Rinciannya adalah: 6 kelurahan di sekitar aliran Kali Angke, 21 kelurahan di aliran Kali Pesanggrahan, 12 kelurahan di aliran Kali Krukut, 28 kelurahan di aliran Kali Ciliwung, 10 kelurahan di aliran Kanal Banjir Barat, 9 kelurahan di aliran Kali Ciliwung Lama, 23 kelurahan di aliran Kali Sunter, 12 kelurahan di aliran Kali Cipinang, dan 8 kelurahan di aliran Cengkareng Drain.

Bambang menjelaskan, potensi banjir datang karena kapasitas kali-kali tersebut tidak mampu menampung air yang datang dari hulu. Program normalisasi pun tidak lagi berjalan sejak 2017 karena proses pembebasan lahan oleh Pemprov DKI belum rampung.

“Tahun ini tidak ada kegiatan normalisasi. Kegiatan dari 2013 sampai 2017 itu itu hanya 48%,” kata Bambang.

Baca juga: Sindir Soal Banjir, Anggota DPRD DKI: Saya Baru Paham Alasan Jokowi Pecat Anies

Selain normalisasi, lanjut Bambang, pengerukan sungai juga perlu rutin dilakukan menjelang musim hujan. Pengerukan bertujuan memastikan sungai tidak dangkal sehingga bisa menampung debit air lebih banyak.

Normalisasi Kali Ciliwung, Sunter, dan Pesanggrahan juga tidak akan terselenggara pada 2019 mendatang. Sebab pembebasan lahan juga belum rampung. Akibatnya, BBWSCC tidak bisa mengajukan anggaran normalisasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bambang sebelumnya menuturkan proyek normalisasi di tiga kali tersebut kemungkinan baru bisa berjalan lagi pada 2020. Sementara ini, BBWSCC akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk menyesuaikan konsep normalisasi yang sebelumnya telah terlaksana dengan konsep naturalisasi yang diinginkan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai Gubernur DKI­ Jakarta Anies Baswedan telah terjebak dengan janjinya sendiri dalam program normalisasi sungai.

Di satu sisi Anies harus segera melanjutkan program normalisasi sungai-sungai di Jakarta. Di sisi lain, ia terikat janji di saat kampanye yang tak akan merelokasi permukiman liar di bantaran sungai.

“Pemprov DKI ketika kepemimpin­annya Pak Anies kan sudah janji enggak melakukan penggusuran. Janji itu punya konsekuensinya seperti sekarang, normalisasi sulit terselesaikan secara menyeluruh. Dia terjebak dengan janji kampanye. Padahal, di lapangan dibutuhkan normalisasi,” kata Gembong, Kamis (4/10/2018).

Program normalisasi, atau naturali­sasi seperti yang diistilahkan Anies, harus segera dilanjutkan karena merupakan program jangka panjang. Program itu harus terus dijalankan guna menyelamatkan Ibu Kota dari banjir.

Gembong pun meminta Pemprov DKI lebih intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini BBWSCC, terkait program normalisasi.

Baca juga: DPRD DKI Sebut Program Anies-Sandi Ngambang dan Membingungkan

Untuk kedua kalinya, proyek normalisasi tidak dianggarkan di APBN karena pembebasan lahan oleh Pemprov DKI belum juga rampung.

“Jelas dampak terhadap penanggulangan banjirnya akan terganggu. Ini kan soal komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seharusnya Pemda intens berkomunikasi dengan pusat terkait dengan persoalan normalisasi kali sehingga bisa sama-sama menganggarkan,” ujar Gembong.

Sejatinya pada 2018 ini, Pemprov DKI telah menganggarkan Rp1,8 triliun untuk pembebasan lahan, baik lahan untuk normalisasi waduk, sungai, maupun gudang peralatan dan perbekalan. Namun, belum ada lahan yang bisa dibebaskan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Teguh Hendrawan mengakui pembebasan lahan bukan pekerjaan mudah dan harus dilakukan sangat hati-hati sebelum Dinas Sumber Daya Air akhirnya melakukan pembayaran. Dia tidak ingin lahan yang dibebaskan bermasalah.

Sementara Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan, pihaknya tidak mengang­garkan proyek normalisasi Kali Ciliwung, Pesanggrahan, dan Sunter pada APBN 2019 sebab proses pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI masih belum rampung.

Menurut Bambang, proyek normalisasi sungai paling cepat bisa berjalan kembali pada 2020. Itu pun BBWSCC harus menyesuaikan konsep normalisasi yang telah mereka kerjakan sebelumnya dengan konsep naturalisasi sungai seperti yang diinginkan Anies.

BBWSCC dan Pemprov DKI pun akan bersama-sama mengecek kondisi di lapangan untuk memastikan titik-titik yang bisa diterapkan normalisasi atau naturalisasi.

Selain itu, tutur Bambang, relokasi warga menjadi hal yang tidak terelakkan pada penerapan normalisasi ataupun naturalisasi.

Baca: DPRD DKI Sebut Anies Jadi Bahan Lelucon Akibat Buruknya Kinerja Bawahan

MEDIA INDONESIA

Loading...