Uncategorized

Sah, Akhirnya RI Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia

Jurnalindonesia.co.id – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum telah menandatangani Sales and Purchase Agreement (SPA) dengan Freeport McMoRan Inc. dan Rio Tinto.

Penandatanganan dilakukan oleh Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.

Hadir di acara ini Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno hingga Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin.

Selain itu hadir pula Direktur Eksekutif Freeport Indonesia Tony Wenas, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Deputi Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno

Penandatanganan SPA berlangsung di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Ini merupakan lanjutan dari penandatanganan pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara pemerintah dengan Freeport-McMoRan Inc (FCX) yang dilakukan pada 12 Agustus 2018 lalu.

“Saya mengucapkan selamat kepada Inalum dan Rio Tinto dan Freeport yang sudah melaksanakan perjanjian SPA. HoA untuk memenuhi persyaratan kedua belah pihak atau ketiga belah pihak untuk jual beli saham,” kata Jonan.

Inalum membayar US$ 3,85 miliar atau Rp 56 triliun untuk bisa memiliki 51,2% saham. Biaya ini nanti akan tertutup oleh laba bersih PTFI yang rata-rata di atas US$ 2 miliar per tahun setelah 2022.

Sejumlah perjanjian meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), Perjanjian Pemegang Saham PTFI, yang dilengkapi dengan Services Agreement dan Economic Replacement Agreement, serta Perjanjian Pengambilan Saham PTFI.

Pemda Papua juga akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Namun, perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar US$ 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

CEO Freeport Richard Adkerson dan Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Kementerian ESDM. (Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar)

“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2×10 tahun sampai tahun 2041,” ujar Jonan.

Jonan memastikan, Kewajiban Freeport Indonesia untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan dievaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun.

Dia menegaskan, izin yang akan diberikan pemerintah kepada PTFI dalam bentuk IUPK merupakan komitmen dalam menjaga iklim investasi sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target, patut diapresiasi.

Rini menegaskan, dalam pengelolaan PTFI ke depan, Pemda Papua akan dilibatkan dengan memiliki 10 persen saham PTFI sehingga masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI.

“Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik, tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas,” kata Rini.

Sementara Sri Mulyani mengatakan, dalam mendukung kepastian investasi oleh Freeport dan Inalum, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI.

“Dengan selesainya proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, maka dapat dipastikan bahwa PTFI akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat KK berlaku,” jelas dia.

Loading...