Nasional

Demokrat Tuntut Metro TV Minta Maaf Sebulan Penuh Terkait Asia Sentinel

Hinca Panjaitan
Hinca Panjaitan. (Foto: Antara)

Jurnalindonesia.co.id – Partai Demokrat secara resmi mengadukan Metro TV ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal tersebut masih berkaitan dengan pemberitaan miring yang dipublikasikan oleh media online asal Hongkong, Asia Sentinel.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, laporan tersebut dilakukan untuk menginformasikan kepada KPI bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan Metro TV sebagai lembaga pengguna frekuensi publik.

Hinca menjelaskan, dugaan pelanggaran yang dilakukan Metro TV adalah telah menyiarkan pemberitaan ‘miring’ yang menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam kasus Bank Century dengan mengutip sumber berita dari situs media online Asia Sentinel pada sekitar tanggal 10 September lalu.

“Jadi, selain dikutip (Asia Sentinel), dinyatakan oleh Metro TV bahwa Asia Sentinel sebagai media yang kredibel, media yang tidak abal-abal. Itu dilakukan seolah-olah untuk meyakinkan penonton terkait dengan pemberitaan itu,” kata Hinca di Kantor KPI, Jakarta Pusat, Rabu 26 September 2018.

Sementara dari pihak Asia Sentinel sendiri, kata Hinca, saat ini sudah mencabut pemberitaannya dan sudah secara resmi menyatakan permintaan maaf atas pemberitaan yang dinilai merugikan SBY dan keluarga besar partai Demokrat tersebut.

Namun sayangnya, lanjut Hinca, permintaan maaf itu tidak diikuti dengan permintaan maaf dari sejumlah media nasional yang telah mengutip pemberitaan Asia Sentinel, salah satunya Metro TV.

“Kami dirugikan, sangat-sangat dirugikan. Oleh karena itu kami minta kepada KPI untuk memeriksa ini, dan permintaan kami adalah agar metro TV menyatakan permintaan maafnya selama satu bulan full secara dalam dan tulus ikhlas, serta menyatakan bahwa kerja-kerja jurnalistiknya tidak sesuai dengan standar prosedural yang kita kenal secara universal, baik menurut UU Penyiaran, P3 dan SPS, maupun UU Pers dan Kode Etik Jurnalis,” ujar Hinca.

Lapor Dewan Pers

Sebelumnya, Partai Demokrat juga telah melaporkan Asia Sentinel ke Dewan Pers.

“Yang kita adukan adalah Asia Sentinel yang disebut media asing yang berada di Hong Kong,” kata Hinca di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018) lalu.

Hinca menyebut, pemberitaan yang dituliskan Asia Sentinel mengenai keterlibatan pemerintah SBY pada kasus Bank Century adalah fitnah.

“Karena kami yakin sepenuhnya tuduhan itu tidak benar dengan menuduh ‘Century Bank SBY’ dan ‘SBY mencuci uang US$ 12 Billion’,” ujarnya.

Baca: Gugat Asia Sentinel, Demokrat Tunjuk Pengacara dari Hongkong

Kejanggalan lainnya, kata Hinca, adalah pemberitaan itu sempat dihapus di laman Asia Sentinel ketika pertama kali dimunculkan pada 11 September lalu, namun empat hari berselang artikel itu muncul kembali pada 15 September pukul 23.00 WIB.

“Artikel ini muncul tanggal 11 September, kemudian hilang dan update lagi tanggal 15 jam 23.00 WIB dengan judul yang berbeda, ini yang buat saya jadi bingung, kalau media cetak jelas fisiknya,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, partainya menjunjung tinggi kebebasan pers yang bertanggung jawab. Selain itu, PD juga menyadari fungsi Pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Meski begitu, pers yang bertanggung jawab juga harus bisa menunjukkan fakta.

Dalam kesempatan itu, turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar dan Hendry CH Bangun. Mereka berencana menghungi Dewan Pers Hongkong, karena berdasarkan laporan dari Partai Demokrat, media Asia Sentinel itu beralamatkan di Hongkong.

“Kami akan usahakan untuk meneliti laporan ini dahulu. Lalu, kami akan berusaha untuk mengkomumikasikan dengan Dewan Pers Hongkong,” ujarnya.

Baca juga: Soal Asia Sentinel, Demokrat: Semua Mungkin Kaget Kalau Tahu Prabowo dan Sandi Ikut Disebut

Loading...