Uncategorized

PKS DKI Akui Pembangunan Jakarta di Era Anies Baswedan Lambat

Jurnalindonesia.co.id – Anggota DPRD Fraksi PKS Dite Abimanyu mengakui pembangunan di DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan lambat. Contohnya pada pembangunan hunian DP Rp0 dan rehabilitasi gedung sekolah.

Dite menyebut hal itu disebabkan oleh kecilnya serapan APBD 2018. Hingga bulan Juni, kata dia, penyerapan anggaran baru mencapai 28,5%.

“Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan semangat pemerintahan Gubernur baru yang berjanji akan meningkatkan penyerapan anggaran. Sementara di sisi lain, banyak kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat namun perkembangannya sangat lambat,” kata Dite saat membacakan pandangan fraksi di Rapat Paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, Rabu (26/9/2018), dikutip dari MetroTV.

Dite menyinggung pembangunan unit rumah DP Rp0 yang baru berjalan di satu lokasi, yaitu di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Proyek yang dibangun PD Pembangunan Sarana Jaya ditargetkan rampung pada Juli 2019.

Klapa Village akan memiliki 703 unit. Namun, sudah hampir setahun, skema pembiayaan DP nol rupiah masih belum dibentuk.

Baca: Anies: Proyek LRT Fase II dan Rumah DP Rp 0 Terancam Gagal

Dite Abimanyu

Dite Abimanyu. (Foto: pks.id)

Selain itu Fraksi PKS juga mengkritisi pembangunan tiga rumah susun yang batal pada tahun ini. Ketiga proyek rusun itu ialah Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat.

“Evaluasi perlu dilakukan terhadap rusun yang dibangun melalui APBD maupun yang dibangun oleh pengembang,” ujar Dite.

Lebih lanjut, Pemprov DKI diminta menyelesaikan persoalan tunggakan uang sewa rumah susun yang mencapai Rp27,8 miliar. PKS juga meminta Pemprov memverifikasi ulang terkait kemampuan ekonomi penghuni rusun.

Baca: Anies Akan Coret Program 8 Rusun yang Dirancang Ahok Senilai Rp1,3 T