Aceh, Daerah

Wabup Aceh Besar Minta Warga Abaikan Edaran Kemenag Soal Volume Azan

Masjid Rahmatullah di Aceh Besar
Masjid Rahmatullah di Aceh Besar. (Foto: sarahjalan.com)

Jurnalindonesia.co.id – Wakil Bupati Aceh Besar Husaini A Wahab mengimbau warganya mengabaikan surat edaran Kementerian Agama (Kemenag) soal aturan penggunaan pengeras suara di masjid. Malah, dia menyarankan bila perlu volume azan di masjid-masjid lebih dibesarkan lagi jika ada yang melarang.

Wakil bupati yang akrab disapa Waled itu mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Menag tersebut tidak berlaku di daerah Aceh yang menerapkan ajaran syariat Islam.

“Di Aceh Besar ini tak berlaku (surat edaran Kemenag). Kita minta kepada seluruh Gampong (desa) untuk mengabaikan itu,” kata Husaini dalam keterangannya, Rabu (13/9/2018).

Menurut Waled, Kemenag tidak ada hak mengeluarkan edaran tersebut. Apalagi menyangkut ajaran agama. Sebab, kata dia, yang dibaca di masjid itu adalah kalimat tauhid yang harus didengar oleh masyarakat. Jika ada yang terganggu, berarti orang tersebut harus keluar dari Aceh Besar.

“Kalau ada yang terganggu jangan tinggal di sini. Jadi, bukan kita yang harus tunduk pada mereka,” ujarnya.

Waled juga mengajak warganya untuk menghentikan semua kegiatan saat azan berkumandang. Mengenai besarnya suara speaker masjid, dia hanya meminta corong pengeras suara ditinggikan letaknya agar tidak mengganggu masyarakat di sekitar.

“Kalau diprotes soal volumenya di Aceh Besar ini tak berlaku. Kita minta kepada seluruh desa untuk mengabaikan (edaran) itu. Akan tetapi saya mengajak warga untuk menghentikan semua kegiatan saat azan berkumandang, karena dengan memuliakan kalimat tauhid maka akan dimuliakan oleh Allah orang tersebut,” ujarnya.

Waled meminta kepada warga Aceh Besar untuk melakukan aktivitas di masjid seperti biasanya. Bahkan, ia akan bertanggung jawab bila ada yang melarang aktivitas masjid dengan pengeras suara.

“Kita tinggal di Aceh yang melaksanakan syariat Islam, jika ada larangan seperti itu, jangan ikuti,” tegasnya.

Baca juga: Ini 5 Ketentuan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Menurut Menag

Sebelumnya, Kemenag meminta jajarannya kembali mensosialisasikan aturan tentang penggunaan pengeras suara di masjid.

Permintaan itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor B.3940/DJ.III/HK.00.07/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, surat edaran tersebut merupakan aturan yang sudah ada sejak tahun 1978.

“Itu aturan Ditjen Bimas Islam tahun 1978, Kemenag tidak membuat kebijakan baru, namun mensosiliasasikannya tahun 2018 ini,” kata Lukman seperti dikutip dari situs resmi Kemenag.

Lukman menambahkan, edaran Bimas Islam yang dibuat tahun 1978 tersebut sifatnya internal. Kemenag tidak mengatur azan, hanya memberi tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musala, meskipun masih ada bagian-bagian dari edaran itu yang harus dievaluasi.

“Saya tegaskan lagi, kita tidak mengatur azan, namun mensosialisasikan tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musala,” tegas Lukman.

Sementara itu Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin mengatakan, aturan ini antara lain menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan musala. Salah satu keuntungannya adalah sasaran penyampaian dakwah dapat lebih luas.

Meski demikian, penggunaan pengeras suara juga bisa mengganggu orang yang sedang beristirahat atau penyelenggaraan upacara keagamaan.

“Untuk itu, diperlukan aturan dan itu sudah terbit sejak 1978 lalu,” ujarnya.

Polemik suara azan ini kembali muncul setelah mencuatnya kasus Meiliana, seorang perempuan di Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang divonis 18 bulan penjara lantaran mengeluhkan volume pengeras suara masjid. Perempuan berusia 44 tahun itu diseret ke pengadilan dengan dugaan penistaan agama.

Baca: Keluhkan Volume Azan, Meiliana Didakwa Menistakan Agama