Daerah, DKI Jakarta

Perintah Anies Baswedan Bikin Bingung PAM Jaya

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: yendhi/Pos Kota)

Jurnalindonesia.co.id – Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya mempertanyakan perintah Pemprov DKI Jakarta terkait pemasangan jaringan pipa air di kampung-kampung kumuh yang terkena program penataan kampung (community action plan/CAP).

Senior Manager Divisi Teknik PAM Jaya, Elly Darmawati, mengatakan sulit memenuhi perintah itu lantaran permukiman sebagian besar berdiri di atas tanah milik negara sehingga berstatus ilegal.

Menurut Elly, hanya satu kampung yang diakui secara hukum, yaitu Kampung Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara.

“Persoalannya kampung-kampung itu sebagian besar merupakan permukiman ilegal. Regulasi Perda tidak mengizinkan untuk melayani langsung dengan perpipaan,” kata Elly, seperti dikutip Media Indonesia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memerintahkan untuk menata 16 kampung di Ibu Kota.

Lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 878/2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, salah satu poin dari penataan kampung itu ialah penyediaan instalasi pengelolaan air bersih di kampung-kampung yang telah ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Permasalahan kita di kampung prioritas ini, ada 15 di antaranya yang berada di daerah illegal settlement (permukiman ilegal). Kami tidak bisa melayani langsung ke pelanggan. Hanya satu yang legal, yakni Kampung Kerapu,” ucap Elly.

Elly pun mengaku, pihaknya telah menyurati Gubernur DKI untuk memberi opsi selain pemasangan langsung ke pelanggan.

PAM Jaya menawarkan skema master meter, yaitu pemasangan meteran induk di daerah legal terdekat dengan permukiman ilegal itu. Selanjutnya, masyarakat di kampung tersebut bisa mengakses air bersih dari meteran induk itu.

Selain itu, kata Elly, pemasangan langsung ke pelanggan di permukiman ilegal juga ditolak oleh sejumlah lurah. Lurah Semper dan Lurah Penjaringan tegas-tegas telah menolak pembuatan jaringan pipa itu karena khawatir akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

“Pernah mengundang Lurah Semper dan Penjaringan untuk membahas status ilegalnya. Lurah itu langsung menolak. Akhirnya Pak Dirut PAM Jaya minta menyurati Gubernur langsung,” ujar Elly.

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menambahkan, opsi meteran induk bisa menjadi solusi pemberian akses air bersih kepada warga kampung kumuh tersebut.

“Kampung Akuarium yang termasuk kampung ilegal sudah dipasangi pipa dengan skema master meter. Master meter dikelola warga dan komunitas,” ucap Hernowo.

MEDIA INDONESIA

Loading...