Nasional

Ramai-ramai Desak Roy Suryo Kembalikan Ribuan Barang Milik Negara yang Dibawanya Pulang

Roy Suryo
Roy Suryo. (Foto: Antara)

Jurnalindonesia.co.id – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kembali mengirimkan surat ke Waketum Partai Demokrat Roy Suryo. Surat itu terkait barang-barang inventaris negara yang belum dikembalikan oleh Roy.

Tercatat, ada 3.226 unit barang yang belum dikembalikan Roy selepas dari jabatan Menpora.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan pun meminta kolega separtainya itu untuk segera mengembalikan barang-barang inventaris Kemenpora jika memang masih menyimpannya.

“Hahaha.. Ya dicek saja, kembalikan saja kalau memang ada,” kata Syarief kepada JPNN, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/9).

Baca: Kemenpora Kembali Surati Roy Suryo agar Kembalikan 3.226 Barang Milik Negara

Meski rekan sesama partai, namun Syarief mengaku tidak tahu-menahu soal barang milik Kemenpora itu. Sebab, kata dia, dulu persoalannya disebut sudah beres.

“Dulu pernah ada, katanya sudah klir. Kalau ternyata muncul lagi berarti yang dulu belum selesai. Kalau ada balikin saja, kalau tidak ada klarifikasi. Artinya harus diklirkan,” kata Syarief.

Anggota Komisi I DPR itu menegaskan, masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat. Itu menjadi urusan pribadi Roy.

“Enggak ada kaitanya, soalnya ini pribadi. Harus dibedakan. Karena saya dulu sudah mengingatkan, saya sudah memfasilitasi supaya diklirkan, kembalikan kalau ada,” ujar mantan menteri koperasi dan UKM itu.

Baca: Roy Suryo Pernah Mengaku Persoalan Sudah Beres, Ternyata Baru Kursi dan Mesin Cuci yang Dikembalikan

Baca Juga:  Mahfudz MD dan Para Jenderal Pernah Mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng

Tak hanya Syarief, bahkan Sang Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pun sampai turut angkat bicara.

SBY memerintahkan Roy Suryo agar segera mengembalikan ribuan barang inventaris milik negara yang saat ini diduga masih disimpannya.

“Karena kami Partai Demokrat ingin menjaga integritas seluruh kader maka Ketua Umum, Pak SBY, akan memberikan instruksi kepada Roy Suryo untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga selesai dan tidak ada masalah lagi,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Selasa (4/9/2018).

Kendati demikian, kata Ferdinand, hal itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi Roy Suryo, tidak ada kaitannya dengan Demokrat.

Ferdinand menambahkan, partainya menghormati dan menghargai surat Kemenpora tersebut. Bahkan, Ferdinand mengaku, Partai Demokrat akan membantu iktu mengembalikan seluruh inventarisnya.

“Kami Partai Demokrat mendukung semuanya yang baik,” ujarnya.

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengeluarkan imbauan agar Roy Suryo segera mengembalikan barang milik negara yang disebut masih belum dikembalikan hingga kini. Pengembalian itu diperlukan untuk memastikan apakah barang-barang tersebut memang semuanya milik negara atau tidak.

“Setuju, sebaiknya begitu (dikembalikan dulu),” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada detikcom, Selasa (4/9/2018).

Ditanya apakah Roy tersebut masuk ranah korupsi atau tidak, Saut menjelaskan bahwa perlu dipelajari lebih dulu kronologi mengapa barang-barang itu berada di tangan Roy.

“Harus dipelajari lebih dahulu ini harus hati-hati, sebab kalau mengikuti tujuh kategori korupsi dalam UU Tipikor itu, apakah ini masuk kategori menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan atau pungli, perbuatan curang, benturan kepentingan atau gratifikasi harus dilihat detail kronologinya seperti apa sampai barang sebanyak itu berpindah lokasi. Mungkin lupa atau apa,” ujar Saut.

Baca Juga:  Polisi Duga Ada Penggelembungan Dana di LPJ Kegiatan Kemah Pemuda Islam2017

Baca: Roy Suryo Bawa Ribuan Barang Milik Negara, Termasuk Korupsi atau Bukan? Ini Kata KPK

PDIP: tanggung jawab moral

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto turut menanggapi persoalan yang melibatkan Roy Suryo tersebut.

Menurut Hasto, mestinya Roy langsung mengembalikan barang-barang milik negara sejak melepas jabatan Menpora.

“Kewajiban pejabat negara apalagi tokoh sebelum (keluar) jadi menteri itu merupakan tanggung jawab moral untuk taat menjaga perbendaharaan negara,” kata Hasto di Rumah Pemenangan Jokowi-Ma’ruf, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

Hasto menyarankan Roy untuk segera mengembalikan barang negara. Sebab, negara sangat membutuhkan aset tersebut sebagai tanggung jawab sebuah instansi. “Itu sudah ada mekanismenya, surat itu kan sudah melebihi anjuran,” pungkas Hasto.

Surat dari Kemenpora itu beredar di media sosial baru beberapa hari terakhir ini. Padahal, surat tersebut dikirimkan tanggal 1 Mei 2018 lalu.

Dalam surat dijelaskan, Roy diminta mengembalikan barang milik negara yang masih tercatat sebagai barang milik Kemenpora agar bisa diinventarisasi.

Surat itu bernomor 5.2.3/SET.BIII/V/2018 dan ditandatangani oleh Sekretaris Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, dan ditembuskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Surat Kemenpora untuk Roy Suryo.

Surat Kemenpora untuk Roy Suryo. (Istimewa)

Menanggapi beredarnya surat itu, Gatot mengaku kaget. Pasalnya, surat itu sejatinya sudah lama dikirimkan, tapi baru belakangan ini ramai dibicarakan. Selain itu, surat juga ditujukan hanya untuk BPK dan Roy Suryo sendiri.

Baca Juga:  Soal Kegagalan Timnas Indonesia, Menpora: Tanya Ketua Umum PSSI

“Saya kaget, kok bisa nyebar suratnya, padahal cuma ke BPK dan Pak Roy Suryo itu, lihat saja tembusannya. Saya juga laporkan ke Pak Menteri Imam Nahrawi,” kata Gatot, Senin (3/9/2018).

Gatot menjelaskan, Kemenpora mengirim surat ke Roy Suryo sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusan menindaklanjuti temuan BPK.

“Sebenarnya ini untuk tunjukkan keseriusan kami juga kepada BPK bahwa kami menagih,” ucapnya.

Gatot menambahkan, BPK memang mememantau persoalan itu. “Ini barang, termasuk di rumah dinas, enggak mungkin BPK mengejar kalau tak ada bukti,” tandas Gatot.

Diketahui, ini adalah surat kedua yang dikirimkan Kemenpora untuk Roy terkait inventaris barang. Sebelumnya Kemenpora juga sudah mengirimkan surat bernomor 1711/Menpora/INS/VI/2016 bertanggal 17 Juni 2016.

Sampai saat ini Roy belum memberikan jawaban. Namun beberapa waktu silam, Roy sempat menampik isu serupa.

“Nggak ada itu, itu isu. Buat apa itu saya bawa,” kata Roy, kepada detikcom, Kamis (30/10/2014).