Kriminal

Menolak Aset Disita Negara, Bos First Travel Berdalih Itu Milik Jemaah

Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro perjalanan umrah First Travel, Direktur Utama Andika Surachman (kiri), Direktur Anniesa Hasibuan (kedua kanan), dan Direktur Keuangan Kiki Hasibuan (kedua kiri) menjalani sidang dengan agenda keterangan saksi dari JPU di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Senin (5/3/2018). (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Jurnalindonesia.co.id – Pemilik biro perjalanan umrah First Travel, Andika Surachman-Anniesa Hasibuan, menolak dengan tegas asetnya disita negara. Mereka tetap menginginkan agar aset itu digunakan untuk memberangkatkan jemaah yang telantar.

“Vonis dari klien kami tidak dipermasalahkan. Yang terpenting itu adanya transparansi terkait daftar aset yang disita oleh kejaksaan,” kata kuasa hukum Andika-Anniesa, Ronny Setiawan, menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menolak banding kliennya, seperti dikutip detikcom, Rabu (29/8/2018).

Vonis banding itu diketok ketua majelis Arief Supratman, dengan anggota Ade Komarudin dan Abdul Fattah. Vonis itu diketok pada 15 Agustus 2018 dengan nomor perkara 195/PID/2018/PT.BDG.

“Harapan klien kami, dengan adanya banding ini sebagaimana aset itu dikembalikan atau untuk memberangkatkan jemaah, bukan disita negara, yang jelas-jelas uang itu milik jemaah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Andika menulis surat terbuka yang isinya mengungkapkan kekecewaan karena Pengadilan Tinggi Bandung tetap merampas aset First Travel untuk negara, bukan untuk memberangkatkan jemaah.

“Kejaksaan, pengadilan mendzolimi saya. Aset saya dihilangkan. Negara merebut aset saya. Saya akan buka semua keterlibatan orang-orang di balik First Travel,” tulis Andika dalam suratnya itu.

Baca: Penjara 20 Tahun, Denda Rp10 M dan Aset Disita, Bos First Travel Merasa Dizalimi Negara

Kenapa disita?

Diketahui, Majelis hakim memutuskan aset milik First Travel dirampas untuk negara. Hakim menolak tuntutan jaksa yang meminta agar aset yang terkait kasus penipuan umrah dan pidana pencucian uang tersebut dikembalikan ke jemaah.

“Jadi kenapa (diputuskan) dirampas negara, karena dari awal memang sulit bagi majelis hakim untuk menentukan siapa yang berhak,” kata pejabat Humas Pengadilan Negeri Depok, Teguh Arifiano di kantornya, Jl Boulevard No. 7, Cilodong, Depok, Rabu (30/5/2018).

Teguh mengatakan, dalam surat tuntutan, jaksa meminta agar aset tersebut diserahkan ke calon jemaah umrah yang terlantar melalui pengelola aset yang ditunjuk korban.

“Ternyata pengelolanya di persidangan menolak, nggak mau ngurusin barang bukti tersebut dengan alasan aset yang diserahkan ke mereka dengan kerugian (yang) mereka (alami) nggak imbang. Jadi pihak pengelola nggak mau menanggung risiko digugat sama korban-korban lainnya,” jelas Teguh.

“Makanya demi kepastian hukum dan status barang bukti nggak terkatung-katung (diputuskan) kita rampas negara,” lanjutnya.

Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan seluruh tuntutan jaksa penuntut umum. Meski demikian, hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum terkait barang bukti nomor 1-529.

“Yang mana penuntut umum meminta supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada calon jemaah First Travel melalui pengurus aset korban First Travel nomor 1 tanggal 16 April 2018 yang dimuat di akta notaris untuk dibagikan secara proporsional dan merata,” kata hakim membacakan pertimbangan dalam putusan bos First Travel.

Majelis hakim juga menilai, akan terjadi ketidakpastian hukum jika aset-aset yang diminta jaksa dalam tuntutan dikembalikan kepada calon jemaah yang menjadi korban.

“Namun oleh karena pengurus pengelola aset korban First Travel menyatakan menolak, baik melalui surat dan di persidangan, maka untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum atas barang bukti tersebut, maka adil dan patut apabila barang bukti poin 1-529 dirampas untuk negara,” tegas hakim.

Jaksa dalam surat tuntutan pada Senin, 7 Mei 2018, meminta majelis hakim mengembalikan barang bukti terkait aset yang dimiliki bos First Travel kepada para korban. Jaksa Heri Jerman menyebut aset yang jadi barang bukti itu bernilai Rp 8,8 miliar.

Adapun aset milik First Travel nomor 1-529 adalah sebagai berikut:

  • 2 unit AC 1 pk merek Panasonic
  • Kursi, kaca, cermin meja, lampu gantung, perabotan rumah tangga
  • Mobil Daihatsu Sirion
  • Kartu NPWP Anniesa Hasibuan, 1 bundel akta pendirian First Travel, 1 lembar keputusan Menkum HAM tentang pengesahan badan hukum perseroan
  • Aksesori: 2 kacamata Swarovski, 17 kacamata Dior, 6 kacamata Chanel, 19 kacamata Louis Vuitton, 7 kacamata Fendi, 15 ikat pinggang dari berbagai merek, yakni Louis Vuitton dan Hermes Montblanc, serta dokumen kuitansi pembayaran.
  • Unit Apartemen Puri Park View
  • Mobil Nissan
  • Mobil Honda B-19-EL
  • Mobil Toyota Hiace DK-9282-AH
  • Uang tunai 326.500.000
  • Uang tunai Rp 994.237.434 atas nama PT Interculture Tourindo
  • Tanah dan bangunan di Cluster Vesa Kebagusan, Jakarta Selatan

Pemilik First Travel, kata hakim, menawarkan paket umrah promo seharga Rp 14,3 juta pada Juni 2015. Lewat paket promo ini, calon jemaah dijanjikan diberangkatkan pada November 2016-Mei 2017.

“Di persidangan, para terdakwa menerangkan, sejak awal menyadari paket umrah promo 2017 sebesar Rp 14,3 juta tidak cukup membiayai paket perjalanan ibadah umrah seperti yang ditawarkan. Namun para terdakwa tetap menawarkan paket umrah tersebut kepada para calon jemaah sehingga berhasil mendapatkan dan menarik calon jemaah mendaftar dan telah membayar,” ujar hakim.

Uang setoran tersebut tidak cukup untuk memberangkatkan satu orang jemaah lantaran pemilik First Travel, termasuk Kiki Hasibuan, harus membayar gaji karyawan dan tagihan para vendor.

Hakim menyebut jumlah calon jemaah yang mendaftar pada Januari 2015-Juni 2017 sebanyak 93.295 orang. Total setoran uang pembayaran para jemaah mencapai Rp 1,319 triliun.

Namun kenyataannya, sejak November 2016 hingga Juni 2017, jumlah jemaah umrah yang diberangkatkan First Travel hanya 29.985 orang. Sementara sisanya, 63.310 orang yang sudah membayar lunas dengan jadwal pemberangkatan sejak November 2016 hingga Mei 2017, tidak diberangkatkan.

“Dan tidak dikembalikan uangnya,” kata hakim.

Andika dalam kasus ini divonis 20 tahun penjara, sedangkan Anniesa 18 tahun penjara. Sedangkan Kiki Hasibuan dihukum 15 tahun penjara.

Berikut hukuman yang dijatuhkan ke 3 orang tersebut:

Andika Surachman

1. Penjara selama 20 tahun.
2. Denda Rp 10 miliar.
3. Bila tidak membayar denda, diganti 8 bulan kurungan.

Anniesa Hasibuan

1. Penjara selama 18 tahun.
2. Denda Rp 10 miliar.
3. Bila tidak membayar denda, diganti 8 bulan kurungan.

Kiki Hasibuan

1. Penjara 15 tahun.
2. Denda Rp 5 miliar.
3. Bila tidak membayar denda, diganti 6 bulan kurungan.

Loading...