Ekonomi dan Bisnis

Fadli Zon: Pemerintah Obral Impor, Kapan Kedaulatan Pangannya?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (Foto: Muhammad Ridho/detikcom)

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon angkat bicara soal rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan izin impor gula kristal mentah.

Politikus Partai Gerindra itu menyayangkan izin tersebut dan menanyakan kepada soal kedaulatan pangan.

“Impor lagi, impor lagi, obral impor, kapan kedaulatan pangannya Pak Jokowi?” kritik Fadli melalui akun Twitter, @fadlizon, pada Jumat (24/8/2018).

Diberitakan Kontan.co.id sebelumnya, Kemendag berencana mengeluarkan izin impor gula kristal mentah untuk konsumsi sekitar 111.000 ton. Izin impor ini berlaku sampai Desember.

Baca Juga:  Ketika Netizen Sindir SBY Tidak Ikut Tax Amnesty

Berdasarkan data yang diperoleh, permohonan impor yang diajukan oleh BUMN sebesar 111.682 ton.

Permohonan ini diajukan oleh PT Perkebunan Nusantara melalui PTPN X, PTPN XI dan PTPN XII melalui PT Industri Gula Glenmore (PT IGG).

Permohonan diajukan oleh RNI Group melalui PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, dan PT PG Candi Baru, juga diajukan oleh Perum Bulog melalui PT Gendhis Multi Manis.

Baca Juga:  Luas dan Mewahnya Ruang Kerja Fadli Zon di DPR, Ada Kasur Hingga Kursi Pijat

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, membenarkan BUMN yang mengajukan permohonan impor sebanyak 6-7 perusahaan.

Menurut Oke, dari semua permohonan yang diajukan, hampir semua izin akan dikelurkan.

“Hampir semua keluar,” ujarnya, Kamis (23/8).

Oke menambahkan, sudah terdapat izin impor gula kristal mentah untuk konsumsi sekitar 900.000 ton yang sudah diterbitkan dari 1,1 juta ton kebutuhan impor.

Izin ini diberikan kepada perusahaan swasta.

Gula mentah yang diimpor ini menurut Oke untuk memenuhi kebutuhan gula di tahun 2018 dan sebagian untuk stok hingga Maret 2019.

Baca Juga:  Aturan Perpres TKA Era Jokowi Lebih Ketat Dibanding Era Sebelumnya

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis Kemko Perekonomian Musdalifah menjelaskan, kebutuhan impor sebesar 1,1 juta ton diputuskan hanya sekali dalam setahun dan diputuskan lewat rapat koordinasi terbatas (rakortas).