Daerah, Kriminal, Sumatera Utara

Bisakah Jokowi Intervensi Kasus Meiliana seperti pada Kasus Begal di Bekasi? Ini Kata Mahfud

Mahfud MD
Mahfud MD

Jurnalindonesia.co.id – Kasus yang menimpa Meiliana (44) mendapat sorotan luas. Perempuan keturunan etnis Tionghoa asal Tanjung Balai, Sumatera Utara itu divonis 18 bulan penjara atas tuduhan penistaan agama lantaran mengeluhkan volume pengeras suara masjid.

Sejumlah pihak menyayangkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai, Sumut, itu. Di laman petisi online Change.org, Lebih dari 15 ribu orang menandatangani petisi menuntut Miliana dibebaskan. Petisi tersebut dibuat oleh Anita Lukito dan ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Agama, Mahkamah Agung, serta Dewan Masjid Indonesia.

“Apa yang diperbuat oleh Meiliana tidak bisa dikategorikan sebagai penistaan agama. Dia hanya meminta volume suara azan dikecilkan, itu pun tidak langsung disampaikan kepada masjidnya, tapi dia hanya bicara kepada tetangga di sekitar rumahnya. Itu permintaan biasa yang disampaikan dengan santun,” kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, seperti dikutip dari laman petisi Change.org, Kamis (23/8/2018).

Baca: Belasan Ribu Netizen Teken Petisi ‘Bebaskan Meiliana!’

Lantas, bisakah Presiden Jokowi mengintervensi kasus ini?

Di media sosial Twitter, akun bernama Retna Karunia (@karuniyaw) menuliskan permintaan kepada Mahfud MD selaku anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mendesak Jokowi melakukan intervensi hukum terhadap kasus Meliana ini. Retna mengacu pada kasus pembegalan di Bekasi, di mana seorang santri asal Madura bernama Muhammad Irfan Bahri menjadi korban pembegalan, namun malah dijadikan tersangka oleh polisi.

“Prof Mahfud MD, mohon bisikin Pak Jokowi supaya lakukan intervensi hukum terhadap vonis Ibu Meliana seperti Bapak bisikin Beliau soal santri Madura yang malah dijadikan tersangka saat membela diri dari tindak pembegalan,” tulis Retna di akun Twitter @karuniyaw, Kamis (23/8/2018).

Namun menurut Mahfud MD, kasus Meiliana ini berbeda dengan kasus pembegalan di Bekasi. Menurutnya, Presiden sudah tidak bisa lagi intervensi lantaran kasus Meiliana sudah ditangani pengadilan. Sementara pada kasus pembegalan di Bekasi, Irfan saat itu masih berstatus tersangka.

“Vonis utk Ibu Meliana sekarang sudah masuk ranah pengadilan (yudikatif), tak bisa diintervensi oleh Presiden (eksekutif). Beda dengan kasus begal terhadap santri dari Madura di Bekasi, waktu itu masih dijadikan tersangka. Untuk Ibu Meliana, sekarang bisa diperjuangkan di yudikatif dengan banding dan kasasi,” kata Mahfud di akun Twitter @mohmahfudmd, Kamis (23/8/2018).

Seperti diketahui, Mahfud MD pernah mengaku membisikkan pada Jokowi mengenai kasus Muhammad Irfan Bahri, seorang pemuda yang sempat menjadi tersangka karena membunuh begal yang mencoba merampoknya di Bekasi.

Mahfud MD kemudian melaporkan kasus Irfan tersebut ke Presiden Jokowi. Mahfud menilai ada yang salah dalam langkah polisi menjadikan Irfan sebagai tersangka.

Kepada Jokowi Mahfud menjelaskan kekeliruan hukum yang diambil kepolisian pada kasus ini.

Setelah mendengar penjelasan Mahfud, Jokowi langsung ambil sikap. Esok harinya, Irfan dibebaskan dari status tersangka. Tak hanya itu, pemuda asal Madura itu bahkan diberi penghargaan oleh polisi karena keberaniannya.

Meiliana divonis 18 bulan penjara

Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/8/2018), memvonis bersalah terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Meiliana, dan menghukumnya dengan 18 bulan penjara.

Perempuan keturunan Tionghoa itu dianggap terbukti telah melakukan penistaan agama Islam lantaran mengeluhkan volume suara azan yang dinilainya terlalu keras.

Baca: Ini Fatwa MUI yang Antar Pengeluh Volume Azan Dibui 18 Bulan

Meiliana

Meiliana menangis saat dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/8). (Foto: istimewa)

Meiliana dilaporkan menangis ketika hakim Wahyu Prasetyo Wibowo, membacakan putusan pada Selasa (21/8).

Masa tahanan yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

JPU sebelumnya menuding terdakwa bersalah menghina Islam saat membuat keluhan.

“Satu, menyatakan terdakwa Meliana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” kata JPU Anggia Y Kesuma dalam sidang pembacaan tuntutan dua pekan lalu sebagaimana dilansir dari Deutsche Welle.

Baca: Keluhkan Volume Azan, Meiliana Didakwa Menistakan Agama

Meiliana

Meiliana saat mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan, di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/8). (Foto: ANTARA/ Irsan M)

Loading...