Nasional

Natalius Pigai: Asian Games Rp 30 T, Lombok 548 Orang Meninggal Hanya Rp 38 M

Natalius Pigai
Natalius Pigai. (Foto: istimewa)

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai bantuan dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk korban bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terlalu kecil. Padahal, kata dia, Gempa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia hingga 548 jiwa, dan meluluhlantakkan infrastruktur vital, menghancurkan ribuan rumah dan gedung.

Tak hanya itu, aktivitas perekonomian dan pemerintahan pun macet. Ditambah lagi suasana kebatinan masyarakat.

Pigai menyebut, pemerintah baru mengucurkan dana Rp 38 miliar. Dia menilai, dana tersebut masih terlalu kecil bila ddibandingkan dengan besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah untuk hal lain, seperti pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia pada Oktober 2018 nanti yang mencapai Rp 810 miliar, dan Asian Games yang menghabiskan dana hingga Rp 30 triliun.

Pigai menilai ini tidak adil.

Hal ini, menurut Pigai, adalah potret nyata dari ketidakpedulian pemerintahan Jokowi terhadap kondisi para korban gempa di NTB.

Hal ini, kata Pigai, juga membuktikan ketidakadilan pemerintah terhadap orang-orang miskin dan korban bencana alam yang saat ini sedang menderita.

Baca Juga:  Peneliti Ungkap Potensi 'Hujan Kaca' Jika Jakarta Dilanda Gempa

Baca: Andi Arief Sarankan Jokowi Ngantor Sementara di NTB untuk Tunjukkan Kepedulian

Pemerintah, oleh Pigai, dianggap cenderung meninabobokan orang-orang kaya dan kaum elit.

Aktivis kemanusiaan kelahiran Paniai, Papua, 28 Juni 1975 itu menjelaskan, potret ketidakpedulian pemerintah terlihat dari distribusi anggaran dimana soal-soal seremoni menghabiskan anggaran begitu fantastis, seperti pertemuan bank dunia mencapai Rp 850 miliar dan Rp 30 triliun untuk Asian Games yang diselenggarakan secara besar-besaran di atas penderitaan rakyat Indonesia.

Pemerintah, kata pria berusia 43 tahun itu, harus tahu bahwa bencana alam di Lombok telah menjadi perhatian dunia internasional, termasuk para atlet yang saat ini sedang berlaga di Asian Games.

Pemerintah juga harus memastikan adanya pemenuhan kebutuhan hak asasi termasuk sandang, pangan dan papan untuk korban bencana alam. Upaya-upaya pemenuhan remedial bagi korban termasuk korban gempa di Lombok adalah hal yang sifatnya urgen.

Oleh karena itu, lanjut Pigai, masyarakat pantas kecewa pada Jokowi yang harusnya secara jujur menyampaikan kepada peserta Asian Games bahwa bangsa Indonesia sedang dalam musibah. Hal itu, menurutnya, penting dilakukan untuk menimbulkan simpati dari atlet negara-negara lain.

Baca Juga:  Antrean di Rest Area Jadi Biang Macet, YLKI Sudah Imbau Ini Jauh Hari

Tindakan seperti itu juga dinilai wajar, sebab di era milenium pilar-pilar HAM dan intervensi kemanusiaan telah menjadi nilai universal tiap negara.

Baca: Fahri Minta Pemerintah Jujur Kalau Memang Gak Sanggup Tangani Bencana Lombok

Pigai pun meminta agar penanganan gempa NTB diambil alih pemerintah pusat dengan manajemen termasuk pendanaannya. Sebab, musibah itu telah merusak segalanya termasuk korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya.

Oleh karena itu, Pigai menilai, sudah wajar jika pemerintah mengumumkan Bencana Nasional.

Pernyataan bencana nasional, lanjut dia, tidak terpengaruh pada Lombok baik investasi dan destinasi wisata karena bencana alam ini sudah tentu diketahui oleh publik di seluruh dunia. Tidak ada alasan yang lebih kuat untuk menghindari tanggungjawab pemerintah dengan alasan investasi dan pendapatan dari sektor pariwisata selain empati kemanusiaan.

Baca: Sektor Pariwisata Jadi Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional di Lombok

Baca Juga:  Foto Suasana Saat Warga Palu Ramai-ramai Ambil Barang di Mal Tatura

Pigai mengatakan, bencana Lombok adalah peristiwa kemanusiaan dengan kerugian yang sebagaimana dirilis BMKG mencapai lebih dari Rp 7 triliun, sementara pemerintah hanya membantu Rp 38 miliar.

Berpedoman pada pengalaman gempa Aceh, Yogyakarta dan lainnya, kata Pigai, idealnya pemerintah sudah punya pengalaman cukup untuk bekerja secara sistemik, terkordinasi, cepat, tepat dan maksimal. Baik pada fase darurat pasca gempa, fase rehabilitasi dan recovery semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan infrastruktur masyarakat.

“Hari ini nalar publik tercederai dengan kebijakan darurat penanganan gempa Lombok di tangan Jokowi yang mengecilkan suasana kebatinan masyarakat Lombok yang sedang sedih. Memang ironi di negeri kemanusiaan yang adil dan beradab,” kritiknya.

Baca juga: Natalius Pigai: Pembangunan Infrastruktur Jokowi di Papua Cuma Pencitraan

Sumber: RMOL