Nasional

Andi Arief Sarankan Jokowi Ngantor Sementara di NTB untuk Tunjukkan Kepedulian

Andi Arief. (Foto: Istimewa)

Jurnalindonesia.co.id – Andi Arief mengkritik sikap pemerintah yang sampai saat ini belum juga menetapkan musibah gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bencana nasional.

Melalui akun Twitter-nya, @AndiArief__, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu merujuk pada bencana-bencana sebelumnya, di mana memang sejak bencana Tsunami di Aceh, 2004 silam, pemerintah belum pernah menetapkan status bencana nasional pada daerah-daerah yang tertimpa bencana.

Namun, lanjut Andi, pertimbangan utamanya adalah karena Presiden dan menteri terkait serta BNPB menyatakan bahwa Pemda setempat masih mampu mengatasi.

Selain itu, Andi juga mengkritik alasan pemerintah yang hingga kini belum menetapkan status bencana nasional di Lombok.

Baca Juga:  Ustaz Abdul Somad Diperbolehkan dakwah di Bali usai Nyanyi Indonesia Raya

Bahwa, sebelumnya pemerintah, melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menyatakan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional terhadap gempa di Lombok.

Menurut Pramono, Indonesia akan mengalami kerugian sangat besar jika bencana alam di Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional.

“Kalau kami menyatakan bencana nasional berarti bencana itu seluruh nasional, dan menjadikan travel warning. Negara-negara bukan hanya ke Lombok tapi bisa ke Bali dampaknya luar biasa, yang biasanya tidak diketahui oleh publik. Begitu dinyatakan bencana nasional maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/8).

Baca Juga:  Sri Mulyani Sindir Mahasiswa yang Acungkan 'Kartu Kuning' ke Jokowi

Baca: Sektor Pariwisata Jadi Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional di Lombok

Warga berada di rumahnya yang rubuh akibat gempa di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Selong, Lombok Timur, NTB, Minggu (29/7/2018). (Foto: Antara/Ahmad Subaidi)

Namun, bagi Andi, alasan itu dinilai tidak tepat. Justru, kata Andi, simpati dunia internasional akan besar jika dinyatakan bencana nasional. “Bukankah orang akan lebih peduli jika tempat favoritnya mendapat musibah?” tanyanya.

“Alasan pariwisata jangan jadi penghalang penetapan status bencana,” lanjutnya.

Baca juga: Fahri Minta Pemerintah Jujur Kalau Memang Gak Sanggup Tangani Bencana Lombok

Tak hanya itu, Andi pun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang peduli pada bencana yang menimpa warga NTB, khususnya di Lombok. Atas dasar itu dia menyarankan agar Presiden Jokowi berkantor sementara di NTB untuk menunjukkan kepedulian pemerintah pusat terhadap warga yang sedang tertimpa musibah gempa.

Baca Juga:  Susi Ferawati, Perempuan Korban Intimidasi di CFD Lapor ke Polda Metro Jaya

“Usulan kongkret saya Presiden Jokowi berkantor di NTB sementara untuk menunjukkan kepedulian pemerintah pusat di musibah gempa Lombok,” katanya.

“Maaf, Untuk perkawinan putranya saja Jokowi bisa berpindah kantor sementara di Solo, masak untuk bencana besar lombok tidak dilakukan,” lanjutnya.