Daerah, Nasional, NTB

Sektor Pariwisata Jadi Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional di Lombok

Warga berada di rumahnya yang rubuh akibat gempa di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Selong, Lombok Timur, NTB, Minggu (29/7/2018). (Foto: Antara/Ahmad Subaidi)

Jurnalindonesia.co.id – Sampai saat ini pemerintah belum menetapkan status bencana nasional terhadap gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Padahal, banyak pihak sudah mendesak agar status tersebut segera ditetapkan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sektor pariwisata menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional terhadap gempa di Lombok.

Menurutnya, Indonesia akan mengalami kerugian sangat besar jika bencana di Lombok tersebut dinyatakan sebagai bencana nasional.

“Kalau kami menyatakan bencana nasional berarti bencana itu seluruh nasional dan menjadikan travel warning. Negara-negara bukan hanya ke Lombok, tapi bisa ke Bali, dampaknya luar biasa yang biasanya tidak diketahui oleh publik,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/8).

“Begitu dinyatakan bencana nasional maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak,” lanjutnya.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. (Foto: JawaPos.com)

Mantan Wakil Ketua DPR itu menambahkan, penetapan status bencana nasional benar-benar bisa menutup pintu wisatawan tidak hanya dari dalam tapi juga luar negeri ke seluruh Pulau Lombok hingga Bali.

“Jadi supaya tidak salah karena begitu bencana nasional dampaknya luar biasa,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, bencana letusan Gunung Agung di Bali menjadi salah satu contoh tak perlu menetapkan status bencana nasional.

“Pengalaman kami waktu di Bali, begitu dibilang bencana nasional, langsung (turun), lari. Padahal treatment-nya sama aja,” ucapnya.

Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa pemerintah pusat akan tetap membantu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menanggulanggi bencana alam di Lombok layaknya menangani bencana nasional.

Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut Binsar Panjaitan.

Sejumlah pihak meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menetapkan status bencana nasional terhadap musibah gempa di Lombok.

Permintaan itu disampaikan salah satunya oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Mereka berpendapat, tak ada lagi alasan bagi Jokowi menunda penetapan status bencana nasional untuk gempa Lombok.

Diketahui, gempa berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) kembali mengguncang Lombok Timur, NTB. Gempa tersebut merupakan gempa dengan magnitudo terbesar sejak gempa mengguncang NTB pekan lalu.

BNPB mencatat, sejak gempa mengguncang Lombok awal Agustus lalu, tercatat ratusan orang meninggal, dan ratusan ribu tinggal di pengungsian.

Namun, hingga kini pemerintah belum menetapkan status bencana nasional.

Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan bahwa penetapan bencana nasional harus memuat indikator, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Loading...