Nasional

PWNU DIY Keluarkan Fatwa Haram Nonton ILC TVOne, Ini Alasannya

Jurnalindonesia.co.id – Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LBM PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan fatwa haram terhadap program Indonesia Lawyer Club (ILC) yang disiarkan stasiun televisi TVOne.

Fatwa haram tersebut dirilis dalam diskusi hukum agama yang digelar LBM PWNU DIY di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede, Yogyakarta, pada Jumat (10/8) lalu. Diskusi tersebut dipimpin langsung Ketua LBM PWNU DIY, Fajar.

Fajar mengatakan, diskusi hukum agama tersebut berangkat dari keresahan masyarakat terhadap tayangan televisi yang provokatif seperti ILC. Kemudian, masyarakat meminta fatwa dari LBM PWNU DIY untuk dijadikan pedoman.

“Pertanyaannya (masyarakat) begini, ‘bagaimana hukum menayangkan program televisi yang mengandung konten provokatif dan pencemaran nama baik seperti ILC?’ Kemudian kita jawab, ‘hukumnya menayangkan program televisi dalam acara apapun, termasuk ILC yang mengandung konten provokatif dan ada unsur pencemaran nama baik hukumnya haram’,” kata Fajar, sebagaimana dilansir detikcom, Kamis (16/8/2018).

Kantor PWNU DIY

Kantor Pengurus Wilayah NU Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNU DIY). (Foto: Foto: Usman Hadi/detikcom)

Fajar menjelaskan, dasar fatwa haram tersebut karena konten ILC dinilai provokatif dan berpotensi menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Tak hanya itu, antar warga juga bisa saling mencela dan menghujat akibat terprovokasi konten di acara tersebut.

Baca Juga:  Djarot Diusir, NU Melawan

“Akhir-akhir ini ILC menampilkan orang-orang yang sangat bersebrangan. Sehingga di acara ILC itu nanti terjadi saling bully, saling mencaci, dan sebagainya. Baik di medsos maupun di dunia nyata,” ucap Fajar.

“Justru dari diskusi (debat ILC) itu menimbulkan dampak-dampak negatif, seperti membuka aib orang lain, kan jelas dilarang agama. Membicarakan kesalahan orang lain di mana orang lain itu tidak ada di situ,” lanjutnya.

Baca: Tak Mau Diadu, Din Syamsuddin Urung datang ke ILC “Setelah 411”

Fajar berdalih, dasar fatwa haram yang dikeluarkan LBM PWNU DIY berdasarkan nash Alquran, antara lain surat Almaidah ayat 8. Selain itu, juga berdasarkan Hadis, kitab ihya ulumuddin karya Imam Ghazali serta kitab-kitab kuning lainnya.

“Termasuk dosa besar adalah kita melakukan sesuatu baik perbuatan, ucapan, maupun isyarat yang mana perbuatan isyarat itu nanti bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar. Bisa membuat orang-orang awam menjadi kebingungan,” kata Fajar.

Baca Juga:  Rocky Gerung: Pembuat Hoax Terbaik adalah Jokowi

“Kemudian dalam sebuah kitab lagi karya Imam Ghazali juga, diterangkan bahwa termasuk di antaranya adalah mempengaruhi orang untuk keluar dari jalur, untuk keluar (menjadi tidak) taat kepada pemerintah,” imbuhnya.

Fajar menegaskan, fatwa haram ini dikeluarkan bukan pesanan pihak manapun. LBM PWNU DIY mengaku, sudah rutin menggelar diskusi hukum agama soal hal-hal yang dianggap meresahkan masyarakat setiap bulannya.

Fajar pun menampik isu yang menyebut fatwa ini dikeluarkan setelah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD diundang di acara ILC, 14 Agustus 2018, lalu. Fatwa ini, kata Fajar, sudah lebih dulu dirilis sebelum itu, yakni tanggal 10 Agustus 2014.

“Kita sama sekali tidak akan mengira ada acara Pak Mahfud (di ILC tanggal 14 Agustus yang menjadi bintang tamu). Karena (fatwa haram tayangan televisi provokatif keluar) empat hari sebelumnya,” kata Fajar.

“Kemudian yang di media sosial itu saya kira mereka tidak baca. Itu kan berawal dari KR (Kedaulatan Rakyat), itukan jelas (fatwa keluar) tanggal 10. Tapi kenapa kemudian ada pembelokan opini, bahwa setelah acara Pak Mahfud muncul fatwa,” ucapnya.

Baca Juga:  Bertemu Ustaz Abdul Somad di Mekkah, Rizieq Shihab: Jangan Biarkan Siapa pun Ganggu Ulama dan Habaib

Baca: KPI Peringatkan TV One Tidak Siarkan Ulang ILC Episode “Setelah Ahok Minta Maaf”

Kedaulan Rayat. (Foto: istimewa)

LBM PWNU DIY juga membantah fatwa haram tersebut hanya ditujukan untuk acara debat ILC di TV-One. Melainkan fatwa tersebut juga berlaku di tayangan televisi mana pun yang mengandung konten provokatif dan pencemaran nama baik.

“Kebetulan masalah yang hadir itu, kebetulan yang disorot publik (acara debat) ILC. Iya (permintaan fatwa berasal dari masyarakat). Mungkin dia (peminta fatwa) jarang lihat Kompas TV, televisi yang lain jarang,” pungkas Fajar.

Baca: Prabowo Dapat Kartu NU, Said Aqil: Siapa pun yang Minta Saya Kasih