Ekonomi dan Bisnis

Prabowo-Sandi Kritik Rencana Kenaikan Gaji PNS

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8/2018). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Jurnalindonesia.co.id – Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji pokok dan pensiunan aparatur negara sebesar 5%. Namun, Prabowo menilai, ada yang jauh lebih penting dari itu, yakni perbaikan ekononomi untuk kesejahteraan rakyat miskin.

“Setiap usaha memperbaiki kesehjateraan PNS, Guru, ABRI itu baik dan bagus. Yang penting kemampuan ekonomi kita. Ingat, rakyat Indonesia yang miskin itu harus kita pikirkan,” kata Prabowo ditemui di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Di kesempatan yang sama, bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno melontarkan hal serupa. Menurutnya, dengan menaikkan gaji PNS mampu meningkatkan daya beli, namun kebijakan tersebut belum memihak pada perbaikan ekonomi Indonesia.

“Kebijakan yang belum terlalu berpihak pada stabilitas harga khususnya harga bahan pangan, nanti itu akan kita perbaiki ke depan tanpa mengkritisi kepemimpinan sekarang, tapi kita melihat ada beberapa poin yang menurut kami bisa diperbaiki dan bisa menghadirkan satu pasokan yang lebih jelas lagi, distribusi yang lebih lancar, sederhana, terbuka dan berkeadilan, itu yang kita inginkan,” kata Sandiaga.

Baca juga: Ada PNS Sebar Ujaran Kebencian di Medsos, Masyarakat Bisa Lapor ke Sini

Kritikan mengenai rencana kenaikan gaji pokok dan pensiunan aparatur negara juga Sandi sampaikan saat menyambangi kediaman Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis malam (16/8).

Menurut Sandi, jangan sampai karena kenaikan gaji tersebut jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan.

“Ini mungkin menaikkan daya beli masyarakat tapi tentunya juga harus diikuti dengan kekuatan pemerintah. Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang,” kata Sandiaga.

Sandi mengakui rencana Jokowi tersebut merupakan berita baik bagi para PNS. Namun, Sandi juga mengingatkan terkait keadaan ekonomi saat ini.

Sandi mengatakan bahwa harga bahan pokok kini tengah naik. Karenanya, jangan sampai APBN malah terbebani meski pemerintah punya niat baik dalam menerbitkan suatu kebijakan.

Sandi menilai penciptaan lapangan pekerjaan yang luas juga penting untuk diupayakan. Selain itu, pembangunan juga mesti dipercepat serta memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau.

“Kita harus lihat kekuatan ekonomi kita yang bisa men-support secara komprehensif dari tambahan-tambahan biaya yang diakibatkan oleh meningkatnya kurs Dollar dan berbagai hal,” ucapnya.

Diketahui, Presiden Jokowi menyatakan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta para pensiun akan naik rata-rata 5% pada 2019 nanti.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya di Gedung Senayan, kompleks DPR, Kamis (16/8/2018).

Jokowi berdalih, kebijakan itu diambil demi peningkatan kualitas birokrasi agar semakin bersih dan profesional

“Selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen,” kata Jokowi, Kamis (16/8).

Baca juga: Kritikan Zulkifli Hasan ke Pemerintahan Jokowi dari Mimbar Sidang Tahunan MPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pidato di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2018. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Jokowi mengatakan bahwa kenaikan gaji dan pensiunan pokok adalah “hadiah” bagi PNS yang selama ini telah bekerja dengan baik. Dia merujuk kepada peringkat Indonesia di Government Effectiveness Index yang naik dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016, atau naik 17 peringkat.

Selain PNS, Jokowi turut memberikan Polri anggaran khusus demi pengamanan pemilu serentak 2019 mendatang.

Polri mendapat anggaran khusus sebesar Rp2,3 triliun. Angka itu sudah termasuk ke dalam anggaran Polri sebesar Rp76,21 triliun yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2019, anggaran khusus pengamanan pemilu ini sesuai dengan salah satu agenda prioritas nasional, yaitu penciptaan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Anggaran ini akan digunakan untuk pengendalian operasi kepolisian di 33 Kepolisian Daerah (Polda).

“Alokasi anggaran yang signifikan juga ditujukan untuk bidang pertahanan dan keamanan, guna menjaga kelancaran pesta demokrasi, keamanan pelaksanaan program pembangunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Jokowi.

Loading...