Ekonomi dan Bisnis

Jawaban Sri Mulyani Terkait Kritikan Zulkifli Hasan soal Utang RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Dok. Kemenkeu)

Jurnalindonesia.co.id – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan melontarkan kritikan ke pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) soal utang pemerintah.

Zulkifli mengatakan, pemerintah tidak bisa klaim rasio utang sekitar tiga persen adalah aman. Ini karena membayar negara harus bayar cicilan utang Rp 400 triliun per tahun. Zulkifli menilai itu sudah tidak wajar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menanggapi kritikan Zulkifli tersebut.

Mulanya Sri menjelaskan mengenai kesehatan postur APBN. Dia memaparkan data tentang turunnya defisit APBN dan keseimbangan primer yang semakin menuju arah positif.

“Ini sebabnya Ketua MPR nyeletuk tentang utang. Perkembangan defisit APBN dan keseimbangan primer hanya untuk membuktikan kami kelola dengan baik, terutama masalah utang adalah sangat hati-hati,” kata Sri di acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Sri menjelaskan, defisit APBN paling besar terjadi pada 2015 sebesar 2,59% terhadap PDB senilai Rp 298,5 triliun. Setelah itu defisit APBN semakin mengecil, hingga pada RAPBN 2019 pemerintah percaya diri defisit APBN berada di level 1,84% dengan nilai Rp 297,2 triliun.

“Defisit pada 2015 besar karena saat itu menghadapi situasi karena harga komoditas jatuh. Sehingga defisit agak lebih dalam,” ujarnya.

Sri mengklaim, tingkat keseimbangan primer semakin membaik. Pada 2015 berada di level 1,23% terhadap PDB. Tahun depan pemerintah targetkan berada di posisi 0,13% terhadap PDB.

Setelah memaparkan data tersebut, Sri menantang, jika ingin berbicara soal utang, maka harus menggunakan bahasa data yang sama.

“Ini sekali lagi ingin membuktikan kalau ingin politisasi utang kita dalam bahasa yang sama tidak hanya nominal tapi menggunakan rambu-rambu yang ada, untuk melihat prudent atau tidak prudent kelola utang,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Zulkifli Hasan sempat melontarkan sejumlah kritikan terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Salah satunya soal utang negara.

“Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 T pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar,” kata Zulkifli.

Baca: Kritikan Zulkifli Hasan ke Pemerintahan Jokowi dari Mimbar Sidang Tahunan MPR