Daerah, DKI Jakarta

Anies Cek Ulang Kenaikan Tarif Rusun Padahal Sudah Teken Pergub

Rumah susun (rusun)
Rumah susun (rusun)

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengecek ulang kebijakannya terkait kenaikan tarif rumah susun. Padahal kebijakan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang ditandatangani Anies dengan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

“Sedang kami cek ulang, Insya Allah Senin sudah ada kabarnya,” kata Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (16/8/2018).

Anies mengaku ingin memeriksa lebih jauh lagi alasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menentukan kenaikan tarif rusun ini.

Anies mengatakan, ada persoalan lain selain biaya sewa rusun yang harus dibayar warga. Salah satunya adalah terkait tunggakan rusun yang belum dibayar warga.

Baca Juga:  Mobilnya Diderek Dishub, Ratna Sarumpaet Marah dan Telepon Anies Baswedan

Menurut Anies, warga yang tinggal di fasilitas rumah yang disediakan pemerintah mesti memahami, mereka dapat tinggal di rusun juga dibiayai oleh pajak warga Jakarta.

“Bila dibiayai uang pajak, komponen yang harusnya disumbangkan oleh penghuni dan tidak dibayarkan. Artinya, pembayar pajak di Jakarta yang harus menutup itu,” ujar Anies.

Baca juga: Anies Coret Anggaran Selter, Begini Reaksi Kekecewaan Warga Bukit Duri

Rapat yang ia lakukan tidak hanya akan membahas kenaikan tarif, melainkan juga terkait tunggakan itu. Setelah itu, barulah dia menentukan langkah apa yang harus dilakukan.

“Kita ingin yang tinggal menunjukkan sikap bertanggung jawab, merawat dengan baik, merawat fasilitas dengan baik, membayar tanggung jawab dengan baik,” ujar Anies.

Baca Juga:  Picu Polemik, Puri Singaraja Berencana Cabut Gelar Sri Paduka Raja Fadli Zon

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk menaikkan tarif sewa 15 rumah susun sewa (rusunawa) di DKI Jakarta.

Kenaikan itu ditetap melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam Pergub tersebut, kenaikan tarif sewa diambil sebagai bentuk penyesuaian. Tarif sebelumnya diatur di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Tarif rusun yang dinaikkan tak hanya tarif untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk kelas paling bawah yakni masyarakat terprogram.

Rusun yang dinaikkan yakni Rusun Sukapura, Rusun Penjaringan, Rusun Tambora IV, Rusun Tambora III, Rusun Flamboyan/Bulak Wadon, Rusun Cipinang Muara, Rusun Pulo Jahe, dan Rusun Tipar Cakung.

Baca Juga:  Anies Tuding Ada Pihak yang Politisasi Persoalan di Tanah Abang

Kemudian juga Rusun Tambora I dan II, Rusun Pondok Bambu, Rusun Jatirawasari, Rusun Karang Anyar, Rusun Marunda, Rusun Kapuk Muara, Rusun Cakung Barat, Rusun Pinus Elok, dan Rusun Pulogebang. Persentase kenaikan rata-rata 20 persen.

Baca juga: Anies Akan Coret Program 8 Rusun yang Dirancang Ahok Senilai Rp1,3 T

KOMPAS