Daerah, DKI Jakarta

Soal Wagub DKI, Anies: Saya Profesional, Bisa Bekerja dengan Siapapun

Pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno
Anies Baswedan Sandiaga Uno. (Foto: Merdeka.com/anisya yusepa)

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku siap dipasangkan dengan siapa pun yang mengisi posisi wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno. Anies mengatakan, sebagai seorang profesional, orientasi diterapkan semata untuk bekerja.

“Saya bisa kerja dengan semua, kalau kita bekerja profesional orientasinya kerja berkarya, there’s no room for personal feeling,” ujar Anies di Lapangan Baseball Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (13/8).

Menurut Anies, proses turunnya ketetapan presiden tidak instan. Usai surat pengunduran diri Sandiaga Uno, dilanjutkan dengan sidang paripurna DPRD DKI. Hasilnya, gubernur DKI akan mengirimkan hasil sidang itu kepada presiden sampai tahap penetapan.

“Mestinya di dalam internal partai sudah ada pembicaraan, tetapi ini semua (penggantian) tidak bisa dilakukan sampai ada ketetapan presiden,” ucap Anies.

“Jadi sebelum ada penetapan presiden, belum bisa ada proses pergantian ya,” pungkasnya.

Saat ini, sudah ada tiga nama beredar sebagai pengganti Sandiaga Uno. Pertama, Mardani Ali Sera dan kedua Ahmad Heryawan (Aher). Keduanya adalah politisi PKS yang digadang maju sebagai Wagub DKI. Terakhir, nama Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik.

Baca: PKS Klaim Posisi Wagub DKI, Taufik: Sudah Seperti Pemburu Jabatan Saja

Mardani

Sebelumnya, Mardani Ali Sera yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PKS, disebut-sebut sebagai kandidat Wakil Gubernur Jakarta.

Mardani pun mengaku siap jika dirinya dipercaya menggantikan posisi Sandiaga Uno yang memutuskan mundur karena maju menjadi cawapres pendamping Prabowo.

“Saya akan taat pada perintah pimpinan,” kata Mardani kepada detikcom, Sabtu (11/8/2018).

Nama Mardani disebut sebagai kandidat oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Baca Juga:  Anggap Kali Item Bukan Persoalan Baru, Anies: Itu Warisan Pemerintah Sebelumnya

“Kalau buat saya, ikut saja takdirnya Allah SWT selama itu yang terbaik buat akhirat saya,” ujar Mardani.

Mardani, menganggap dirinya hanayalah prajurit yang siap melaksanakan perintah komandannya.

“Pokoknya pimpinan PKS itu orang yang bijak, penuh pertimbangan, siapa pun yang ditunjuk, maka itu yang terbaik,” katanya.

Aher

Selain Mardani, politikus PKS Ahmad Heryawan (Aher) juga santer disebut-sebut akan menduduki posisi orang nomor 2 di DKI.

Aher yang awalnya akan mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019, diminta mundur. Pasca mundurnya Aher dari proses Pileg, isu mantan Gubernur Jawa Barat itu akan mengisi kekosongan posisi yang ditinggal Sandiaga Uno merebak.

Meski demikian belum ada keterangan resmi dari PKS. Sekretaris DPW PKS Jabar Abdul Hadi Wijaya hanya mengatakan, ada tugas khusus untuk DPP PKS untuk Aher.

“Akan ada tugas khusus. (Tugasnya) bisa banyak, bisa sebagai timses atau apa saya belum dapat info. Kita tunggu saja tugas khususnya,” kata Abdul kepada wartawan saat dihubungi, Minggu (12/8/2018).

M Taufik

Selain Mardani dan Aher, nama Muhammad Taufik juga santer diisukan akan menempati posisi Wagub DKI.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, menyebut M Taufik yang merupakan Ketua DPD DKI Jakarta Gerindra dan juga Wakil Ketua DPRD DKI untuk menggantikan Sandi.

“Kita belum sampai ke situ (pemilihan nama), tetapi kita berharap kader kita yang dipilih, yaitu M Taufik,” kata Prabowo kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/8).

Prabowo menyebut pengganti Sandi akan dibicarakan usai Presiden Joko Widodo meneken surat pengunduran diri Sandi. Kandidat nama DKI 2 yang baru bakal dibicarakan bersama Gubernur DKI Anies Baswedan.

Baca Juga:  Pembelaan PKS Saat Program OK OCE Disebut Produk Gagal

“Tentunya akan didiskusikan dengan Pak Anies nantinya,” lanjut dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung juga menyebut nama Taufik sebagai kandidat kuat pengganti Sandi.

“Ya kalau secara teman, saya setuju Pak Taufik, tapi kan mekanismenya harus dari partai,” ucap tokoh Betawi yang sering bentrok dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/8).

Beda aturan pengisian jabatan Wagub era Ahok dan Anies

Ada perbedaan aturan soal pengisian jabatan wakil gubernur di era Anies Baswedan dengan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar menjelaskan, aturan pengisian kekosongan jabatan Wagub DKI Jakarta diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Dalam klausal ayat (1) disebutkan, terkait Wakil Gubernur DKI berhenti karena permintaan sendiri, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik pengusung.

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD,” kata Bahtiar, Minggu (12/8/2018).

Pengisian kekosongan dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan terhitung sejak wagub mengundurkan diri. Selanjutnya, prosesi pemilihan wagub dalam rapat paripurna DPRD diatur dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Baca Juga:  Disunat Laser oleh Pak Mantri, Kepala "Burung" si Bocah Ikut Terpotong

Dari rapat paripurna dewan itu, nantinya pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan wagub baru. Selanjutnya, nama usulan wagub diserahkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan dan pengangkatan.

Berbeda antara pengisian kekosongan kursi Wagub DKI pada masa Djarot Saifullah Hidayat dengan Sandiaga Uno.
Menurut dia, kekosongan jabatan wagub setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur dasarnya adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 dan PP No 102 Tahun 2014.

Dimana memuat ketentuan bahwa pengangkatan wagub merupakan wewenang penuh gubernur. Jadi, pemilihan Djarot sepenuhnya wewenang Ahok pada saat itu.

“Jadi saat itu prosesi diusulkan pengangkatannya kepada Presiden, serta dilantik oleh gubernur,” tutur dia.

Menurut Bahtiar, aturan pengisian jabatan wagub pada masa Djarot itu sudah tidak berlaku. UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi undang-undang yang mengatur tata cara pergantian wakil gubernur itu sudah dicabut dan diganti UU Pilkada.

“Saat ini pengisian kekosongan wagub dilakukan melalui pemilihan di dalam sidang paripurna DPRD sebagaimana amanat Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016,” jelas Bahtiar.