Daerah, DKI Jakarta

Pemprov DKI Batalkan Pembangunan 3 Rusun, Bagaimana Nasib Belasan Ribu Warga yang Menunggu?

Rusun KS Tubun
Rusun KS Tubun yang terletak di Jalan KS Tubun, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. (Foto: doc. Dinas Perumahan)

Jurnalindonesia.co.id – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran pembangunan 3 rusun baru tahun ini. Padahal, ada sekitar 14.000 warga yang namanya tercatat dalam daftar tunggu di Dinas Perumahan Rakyat DKI. Mereka berharap bisa mendapatkan unit rusun dengan sewa murah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Lantas, bagaimana nasib mereka yang sudah bertahun-tahun mengantre?

“Masyarakat pasti menunggu lah, kan kami selain menyiapkan rusun sewa kan juga ada DP 0,” kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti di Gedung DPRD DKI, Rabu (8/8/2018).

Baca: Anies Coret Program 8 Rusun yang Dirancang Ahok Senilai Rp1,3 T

Meli mengklaim, daftar tunggu sebanyak 14.000 itu akan berkurang tahun ini. Sebab ada 9.800 unit rusun yang bisa dihuni warga berpenghasilan rendah. Sebanyak 9.800 unit itu merupakan hasil pembangunan pada tahun anggaran 2017 yang selesai pada tahun 2018.

Meli menuturkan, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap warga yang mengantre tersebut. Pemprov DKI harus memastikan bahwa yang menempati rusun benar-benar warga tidak mampu.

“Kan tidak mungkin masyarakat atas kami layani, harus yang berpenghasilan rendah,” ujar Meli.

Lebih lanjut Meli mengatakan, target sasaran penghuni rusun milik Pemprov DKI dibagi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah masyarakat umum, yakni mereka yang memang mendaftar untuk menyewa rusun Pemprov DKI. Mereka biasanya berpenghasilan rendah.

Kategori kedua adalah masyarakat terprogram yaitu mereka yang terdampak penertiban Pemprov DKI.

“Itu ada kalau kita ada program pemataan kota, penertiban, revitalisasi, dan sebagainya,” kata Meli.

Baca juga: Soal Pembatalan Program Rusun, DPRD DKI: Dulu Pemprov Minta Anggaran Sampai Kayak Mau Nangis

Pada pemerintahan sebelumnya, jumlah masyarakat terprogram yang dipindahkan ke rusun ada banyak. Mereka adalah warga yang tempat tinggalnya ditertibkan oleh Pemprov DKI.

Jika tidak ada masyarakat terprogram, maka sisa rusun yang ada baru diberikan kepada masyarakat umum.

Meli mengatakan 9.800 unit yang tersedia saat ini belum tentu diisi masyarakat umum semua, kecuali tidak ada masyarakat terprogram.

“Jadi selama tidak ada kebutuhan menampung warga terelokasi, masyarakat umum bisa ditampung ke semua (unit) yang 9.800 itu,” ujar Meli.

Baca juga: Lengang, Begini Penampakan Proyek Rumah Dp Rp 0 Setelah 8 Bulan Groundbreaking

KOMPAS