Daerah, DKI Jakarta

Ketua DPRD DKI: Tim Pertimbangan Monas Buat Apa? TGUPP Saja Belum Jelas

Massa aksi bela palestina berkumpul di Monas, Minggu (17/12/2017). (Foto: Antara/Natisha Andarningtyas)

Jurnalindonesia.co.id – Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan tujuan pembentukan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Anies Baswedan-Sandiaga Uno terlalu banyak membentuk tim-tim kecil untuk berbagai hal.

Dia pun menilai Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monas tidak diperlukan.

“Buat apa? Kebanyakan tam-tim,” kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (8/8/2018).

Baca: Anies Bentuk Tim Pertimbangan Monas, Anggaran Rp461 Juta untuk Gaji Anggota

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Prasetyo meminta untuk tidak memperumit hal yang seharusnya sederhana. Menurut dia, tugas pokok tim pertimbangan itu bisa diurus oleh UPT Monas dan Dinas Pariwisata. Tidak perlu lagi ada anggota dari eksternal Pemprov DKI yang ikut merumuskan acara apa yang boleh digelar di Monas.

“Sudah ada UPT Monas, sudah ada Dinas Pariwisata. Kenapa mereka tidak dimaksimalkan?” kata Prasetyo.

Dengan anggaran Rp 461 juta untuk tim tersebut, Prasetyo menilai itu sebagai pemborosan.

“Kenapa harus tambah tim lagi? Yang tim lain, kayak TGUPP saja belum jelas. Kalau gini ya bisa disebut pemborosan,” ucapnya.

Baca juga: DPRD DKI Sebut Anies Jadi Bahan Lelucon Akibat Buruknya Kinerja Bawahan

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membentuk Tim Pertimbangan Pemanfaatan Monumen Nasional (Monas). Tim ini tugasnya menyeleksi kegiatan di kawasan Monas dan direncanakan akan menerima honor sebesar Rp 461 juta. Honor tersebut akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 yang saat ini tengah dibahas Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta.

Adapun anggota dari tim tersebut teridiri atas unsur-unsur dari Badan Pengelola Aset Daerah; Badan Pajak dan Retribusi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas; Biro Perekonomian Setda; Kementerian Sekretariat Negara; Polda Metro Jaya; serta Kodam Jaya.

Selain itu, ada unsur non-pemerintahan, yakni Anhar Gonggong, JJ Rizal, dan Asro Kamal Rokan (ditulis sebagai Asro Kamal Rohan dalam Kepgub).

Baca juga: Soal Pembatalan Program Rusun, DPRD DKI: Dulu Pemprov Minta Anggaran Sampai Kayak Mau Nangis