Daerah, DKI Jakarta

KASN Ungkap Guntingan Koran yang Jadi Dasar Pencopotan Pejabat DKI Berisi Permintaan dari Gerindra

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melantik Walikota
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melantik Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Rustam Effendi, Walikota Kota Jakarta Timur M. Anwar, Walikota Kota Jakarta Selatan Marula Matalli dan Walikota Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/7/2018). (Foto: Antara/Susylo Asmalyah)

Jurnalindonesia.co.id Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disebut hanya menyerahkan bukti berupa potongan berita (kliping) di media massa sebagai dasar pencopotan pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

Komisoner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) I Made Suwandi mengungkapkan, salah satu kliping berita yang disampaikan berisi permintaan dari Partai Gerindra untuk mencopot Anas Effendi sebagai Wali Kota Jakarta Barat.

“Macam-macamlah, ‘Gerindra Desak Sanksi Tegas buat Anas’, macam-macamlah. Jadi banyak nih,” kata Made kepada Kompas, Selasa (31/7/2018).

Ada pula berita Anas yang dianggap jadi tim sukses karena datang ke kampanye Djarot Saiful Hidayat pada kampanye Pilkada DKI 2017.

Baca: Dimintai Penjelasan Soal Pencopotan Pejabat, Pemprov DKI Cuma Kirim Guntingan Koran

Menurut Made, berita itu harusnya jadi awalan pihaknya untuk memeriksa pejabat yang bersangkutan.

Baca Juga:  Sandi Nilai Perombakan Pejabat di Pemprov DKI Sudah Sesuai Aturan

“Langkah awal silakan saja berita koran, tapi harus diklarifikasi lewat berita acara pemeriksaan. Bukti itu yang kami minta,” ucap Made.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, dan Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budihastuti sebelumnya telah diperiksa oleh KASN terkait dugaan pelanggaran itu.

Namun, Pemprov DKI dinilai gagal menjelaskan sehingga KASN menyimpulkan bahwa proses perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai prosedur. Pemprov DKI seharusnya memberikan bukti berupa berita acara pemeriksaan terhadap pejabat yang bersangkutan. Namun, yang terjadi Pemprov DKI hanya mengirimkan potongan berita media massa.

“Ada hasil pemeriksaannya yang ditandatangani yang bersangkutan, itu yang seharusnya dijadikan bahan bukti. Nah sekarang yang dikirim ke kami cuma guntingan-guntingan koran. Itu kan bukan barang bukti kalau cuma guntingan koran,” kata Ketua KASN Sofian Effendi, Senin (30/7/2018).

Baca Juga:  Jokowi Naikkan Gaji PNS 5 Persen, Mardani Ali Sera Curiga Terkait Pilpres 2019

Baca juga: Dituding Berpolitik oleh Anies, Ketua KASN: Bukannya Terbalik?

Menurut Sofian, biasanya seorang pejabat distafkan karena melakukan pelanggaran. Ini berbeda jika pejabat itu hanya dirotasi ke jabatan lain dengan tingkat eselon yang sama.

Dalam perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sejumlah pejabat distafkan tanpa tahu penyebabnya. Salah satunya adalah mantan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi.

Sofian mengatakan, seharusnya ada bukti berupa berita acara pemeriksaan terhadap pejabat yang distafkan itu.

“Kalau dari bukti-bukti itu yang bersangkutan memang kinerjanya rendah setelah digaji tinggi, memang boleh diberhentikan atau didemosi,” ujar Sofian.

Namun, pemberhentian juga tidak bisa sewenang-wenang. Pejabat terkait harus diberi peringatan terlebih dahulu sebelum dicopot.

Baca Juga:  Bom Bunuh Diri di 3 Gereja di Surabaya Diduga Dilakukan Satu Keluarga

Oleh karena itu, KASN pun menilai perombakan pejabat yang dilakukan Anies melanggar prosedur.

“Kami tidak mempersoalkan kewenangan gubernur, gubernur memang mempunyai kewenangan. Tetapi, pemberhentian seorang pegawai juga harus ada alasannya, jangan karena gubernurnya enggak senang, dipecat, diganti begitu saja,” ujar Sofian.

“Ini kan bukan dirotasi, padahal mereka masih lama dari usia pensiun. Bayangkan misalnya seorang pemred dipecat jadi calon wartawan. Itu yang terjadi,” imbuhnya.

KOMPAS