Daerah, DKI Jakarta

Polemik Pencopotan Pejabat DKI, Ketua KASN Bandingkan Anies dengan Ahok

Sofian Effendi
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi. (Foto: Liputan6.com/Switzy Sabandar)

Jurnalindonesia.co.id — Polemik rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait perombakan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih terus berlanjut. KASN meminta Pemprov DKI memberikan bukti telah melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang dicopot dan distafkan.

Ketua KASN Sofian Effendi pun membandingkannya dengan Gubernur DKI sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sofian mengaku, hal yang sama dilakukan pihaknya saat DKI masih dipimpin Ahok. Menurut Sofian, saat melakukan pergantian pejabat, Ahok selalu disertai dengan bukti bahwa pejabat yang dicopot telah melalui proses pemeriksaan.

“Pak Ahok dulu kalau kami tegur, dia bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa pergantian itu dilakukan setelah melalui pemeriksaan. Ada buktinya,” ujar Sofian kepada Kompas, Senin (30/7/2018).

KASN pun meminta hal yang sama kepada Gubernur Anies Baswedan. Pemprov DKI di bawah Anies diminta memberi alasan pencopotan sejumlah pejabat yang dijadikan staf.

Sebab, biasanya pencopotan dilakukan karena pejabat tersebut melakukan pelanggaran atau karena alasan tertentu.

Baca: Tiga Kali KASN Kirim Surat Teguran ke Anies Tapi Dicuekin

Beberapa pejabat yang diturunkan jadi staf adalah mantan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto.

Namun, Sofian mengatakan, Pemprov DKI telah memberikan jawabannya dengan mengirimkan potongan berita media massa. Seharusnya, hasil pemeriksaan pejabat yang dicopot yang dijadikan bahan bukti.

“Ada hasil pemeriksaannya yang ditandatangani yang bersangkutan, itu yang seharusnya dijadikan bahan bukti. Nah, sekarang, yang dikirim ke kami cuma guntingan-guntingan koran. Itu kan bukan barang bukti kalau cuma guntingan koran,” ujar Sofian.

Seharusnya, Anies membuat berita acara pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pejabat yang dicopot. Pejabat diperiksa terlebih dahulu atas pelanggaran yang mereka terima.

Akibatnya, KASN pun menyimpulkan Pemprov DKI telah melanggar prosedur terkait perombakan pejabat.

Baca: Dimintai Penjelasan Soal Pencopotan Pejabat, Pemprov DKI Cuma Kirim Guntingan Koran

KOMPAS