Ekonomi dan Bisnis

Bukan 51% Saham, Amien Rais Ingin Freeport Ditutup, Titik!

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Jurnalindonesia.co.id – Ketua Umum Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mendesak pemerintah untuk segera menutup pertambangan Freeport yang ada di tanah Papua. Amien Rais mempunyai beberapa alasan utama meminta tambang yang dikelola perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu ditutup.

Hal ini mengingat banyak tindakan Freeport yang dia nilai merugikan bangsa Indonesia.

“Saya menulis Resonansi (rubrik di koran) bahwa Freeport telah melakukan beberapa kejahatan dan ini akan saya ungkap. Sekaligus kita cari argumen. Kalau saya tutup tambang Freeport, titik. Sudah enggak usah, ” kata Amien Rais dalam Seminar ‘Menggugat Kesepakatan Pengelolaan Tambang Freeport’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).

Untuk kejahatan Freeport sendiri dia menyebut ada beberapa poin yang menjadi sorotan mulai dari kerusakan lingkungan, pengemplangan pajak hingga kejahatan HAM.

“Kejahatan lingkungan. Limbah dibuang ke sungai dan tanah subur di sekitar sungai mencapai jumlah 700 ribu ton per hari. Diperkirakan jumlah limbah bakal menyundul angka 6-7 milliar ton,” ujar Amien Rais.

Untuk pengemplangan pajak, Amien mengaku pernah mendapatkan informasi bahwa pihak Freeport memasukkan alat pertambangan yang bebas pajak.

Baca: Soal Freeport, Fahri Hamzah Menilai Pemerintah Cuma “Gagah-gagahan”

“Saya berkesempatan melihat Freeport. Freeport memasukkan alat berat pertambangan sampai kebutuhan dan semuanya bebas pajak. Karena Feeport merasa seperti negara kecil di atas Indonesia,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia menyebutkan ada kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Warga di sekitar lokasi disebutkan Amien kerap kali kali ditembak hanya karena ingin mengais emas di lokasi buangan limbah Freeport.

“Kejahatan manusia masyarakat Papua, banyak korban tembak mati yang berusaha mengais tambang emas di buangan limbah Freeport,” jelasnya.

“Berbagai gereja di Papua memiliki data mengenai pelanggaran HAM dilakukan otoritas Freeport dan tidak jarang menggunakan bantuan polisi dan tentara,” tambahnya.

Terakhir, kejahatan yang dilakukan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai corporate state. Hal itu berdampak pada korupsi di Indonesia tak dapat diatasi.

“Freeport telah menjadikan Indonesia sebagai corporate state. Sehingga setiap korupsi berskala mega di Indonesia, negara telah membiarkan aparat keamanan tunduk sepenuhnya bahwa keputusan korporasi internasional yang berada di luar jangkauan negara,” kata Amien Rais.

Sebelumnya PT Inalum (Persero) sepakat dengan PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan saham.

Setelah kesepakatan ini dieksekusi, kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia akan ditingkatkan, dari 9,36 persen menjadi 51 persen.

Sumber: kumparan.com

Loading...