Daerah, DKI Jakarta

Anies: Yang Mengatakan Reklamasi Dilanjutkan Sedang Berimajinasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di samping bangunan yang disegel di Pulau D reklamasi teluk Jakarta. (Foto: istimewa)

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur Anies Baswedan menegaskan tidak ada rencana pemerintah provinsi DKI untuk melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta. Bahkan, dia menyebut pihak-pihak yang mengatakan bahwa reklamasi akan dilanjutkan lantaran terbitnya Pergub Nomor 58 tahun 2018, mereka sedang berimajinasi.

“Tidak dilanjutkan. Jadi yang mengatakan reklamasi dilanjutkan, (mereka) berimajinasi. Lalu, mengkritik imajinasinya sendiri. Tidak ada satu dari isi pergub mengatakan bahwa reklamasi dilanjutkan,” kata Anies di Jakarta, Kamis (14/6) malam.

Menurut Anies, penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 58 tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta adalah untuk mengelola empat pulau reklamasi yang sudah jadi, di antaranya Pulau C dan Pulau D.

Baca: Anies Terbitkan Pergub Badan Pengelola Reklamasi, Proyek Reklamasi Lanjut?

Pembentukan badan itu, menurut Anies, sesuai amanat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Yang sudah ada, empat (pulau) itu, sesuai amanat Keppres 52/1995 dan Perda 8/1995 di mana pengelolaan pulau-pulau hasil reklamasi melalui badan pengelola. Karena itulah ada badan ini yang justru mengaskan bahwa kita tidak meneruskan reklamasi,” tegas Anies.

Anies pun menyatakan bahwa kelanjutan proyek reklamasi 13 pulau tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2018-2022.

Baca: Anies Bentuk BKP Reklamasi, DPRD: TGUPP yang Membidangi Itu pada Kemana Orangnya?

Sebelumnya, Ketua Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Iwan menilai, Pergub 58/2018 tersebut memicu kemungkinan Anies akan melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Utara Jakarta.

Dalam pasal 4 ayat 2 buruf b dalam peraturan itu disebutkan, pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis dan program pengembangan reklamasi Pantura Jakarta meliputi, antara lain pemanfaatan tanah pulau reklamasi, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana, dan pemeliharaan lingkungan reklamasi, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan.

Baca: Terbitkan Pergub, Anies Dinilai Langgar Janji Soal Reklamasi

Loading...