Daerah, DKI Jakarta

Anies Bentuk BKP Reklamasi, DPRD: TGUPP yang Membidangi Itu pada Kemana Orangnya?

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: Antara/Widodo S. Jusuf)

Jurnalindonesia.co.id – Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura Jakarta).

Pembentukan BKP ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 58 Tahun 2018 tentang pengelolaan reklamasi yang diterbitkan Anies pada 4 Juni 2018 lalu.

Dalam Pergub disebutkan, BKP memiliki tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta.

Gembong Warsono mengaku heran dengan pembentukan BKP tersebut. Mengingat sebelumnya Anies Baswedan telah menyiapkan divisi kecil bidang pengelolaan pesisir dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Selain itu, BKP juga dikritik lantaran anggotanya terdiri dari PNS DKI Jakarta yang notabene jajaran di bawah kepemimpinan Anies.

“Kan, sudah ada TGUPP yang membidangi tentang itu juga. Nah, itu orangnya memang pada kemana? Fungsinya apa? Kenapa sekarang malah membentuk badan yang baru lagi?” kata Gembong, Rabu (13/6/2018).

“TGUPP enggak jelas orangnya, kerjaannya malah keberadaannya juga enggak jelas,” ujarnya.

Baca: Terbitkan Pergub, Anies Dinilai Langgar Janji Soal Reklamasi

Gembong Warsono

Gembong Warsono. (Foto: istimewa)

Sebagai informasi, Ketua BKP Pantura Jakarta adalah Sekda DKI, sementara Wakil Ketua Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Gamal Sinurat menjadi wakil ketua. Sekretaris merangkap anggota diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan beranggotakan 18 pejabat diantaranya Inspektorat, Kasatpol PP, Kepala BPKD, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Kepala Dinas terkait lainnya.

Gembong mengaku heran kenapa badan tersebut harus dibuat padahal anggotanya adalah anak buah Anies sendiri.

“BKP itu isinya anak buahnya Anies semua. Ngapain harus dibentuk Pergub padahal mereka (anggota BKP) setiap saat bisa diperintah, ngapain pakai badan? Justru itu pertanyaan,” ucap Gembong.

Gembong khawatir, pembentukan BKP ini hanya bertujuan untuk menggunakan APBD DKI Jakarta. Sebab dia menilai, TGUPP yang telah mendapatkan anggaran hingga Rp 28,5 miliar seharusnya bisa memberikan masukan kepada Anies.

“Seharusnya TGUPP mampu memberikan masukan langkah harus dilakukan oleh Anies terkait reklamasi. Saya malah khawatirnya BKP itu cuman mau ambil anggaran (APBD) aja,” pungkasnya.

Baca: Anies Terbitkan Pergub Badan Pengelola Reklamasi, Proyek Reklamasi Lanjut?

Sebelumnya, Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dalam pergub yang dikeluarkan Anies, BKP Pantura Jakarta disebut sebagai lembaga ad hoc dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Tugasnya adalah mengoordinaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelengaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, sekaligus terhadap pengelolaan hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta.