Daerah, DKI Jakarta

Mereka yang Dicopot Karena Dinilai Tak Mampu Jelaskan Program Anies-Sandi

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin rapat SKPD pada hari pertama masuk kerja sebagai kepala daerah Ibukota di Gedung Balaikota DKI, Jakarta, 17 Oktober 2017. (Foto:Tempo/Subekti)

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot tiga kepala dinas (Kadis) di DKI, Jumat (8/6/2018) lalu.

Mereka yang dicopot adalah Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan, serta Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Indrastuty Rosari Okita.

Ketiga pejabat yang diganti ini telah disorot kerjanya dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, kinerja mereka yang tidak baik sudah terlihat sejak pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama DPRD DKI.

“Waktu susun RPJMD, kan, itu semua terlihat, memang menonjol waktu RPJMD dua (Kadis, Sopan Adrianto dan Agustino Darmawan) itu, sangat menonjol enggak bagus,” kata Taufik kepada Kompas.com, Senin (11/6/2018).

Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto dikritik gara-gara kegagalannya menyediakan mebel untuk sekolah-sekolah yang baru direnovasi.

Sopan juga sempat kerepotan setelah mengedarkan surat keputusan mencabut kewajiban imunisasi bagi peserta didik baru di tingkat SD.

Menurut Taufik, Sopan dianggap tidak memiliki visi ke depan. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, kata Taufik, dibuat tidak jelas oleh Sopan. Padahal itu salah satu program unggulan Anies-Sandi.

Adapun Kepala Dinas Perumahan Agustino diminta dicopot karena dianggap tak mengerti soal program rumah DP 0.

“Agustino lebih parah lagi, dia enggak paham soal DP Rp 0, waktu itu, kan, saya usulin juga supaya diganti. Dia enggak paham program gubernur yang sekarang,” kata Taufik.

Selama pembahasan RPJMD, Taufik menilai Agustino tidak bisa menjelaskan rencana program DP Rp 0 dengan baik kepada anggota Dewan.

Sebelumnya, Anies juga sempat ingin “menyelentik” Agustino, lantaran menganggap Agustino tak bisa menjelaskan program perumahan yang digagas Anies-Sandi.

Pernyataan itu Anies sampaikan di hadapan wartawan saat ditanya soal rincian bagaimana cara mewujudkan target 250 ribu unit rumah, sebagaimana tercantum dalam janjinya di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI 2018-2022.

Alih-alih menjawab, Anies justru menyebut bakal menegur Agustino. “Nanti Pak Agus saya ‘selentik’ dulu,” kata Anies di kawasan Cipinang, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Tidak jelas maksud Anies soal ‘menyelentik’ salah satu pejabat di jajarannya itu. Begitu ditanyai kembali soal upayanya merealisasikan target 250 ribu hunian itu, Anies masih enggan menjawab.

“Sabar,” ucapnya singkat.

Baca: Dari 250 Ribu yang Dijanjikan, Anies-Sandi Hanya Bangun 7 Ribu Rusun Selama 5 Tahun

Kemudian Kepala BPBBJ Indrastuty Rosari Okita. Ketidakhadirannya di rapat DPRD membuat Komisi D mengirim surat ke Anies agar Indrastuty dicopot.

Indrastuty dianggap kurang baik melakukan lelang untuk berbagai program pembangunan sehingga banyak proyek terlambat dan serapan anggaran rendah.

Serapan anggaran jauh di bawah target

Diketahui, penyerapan anggaran pada APBD DKI 2018 hingga akhir Maret 2018 atau penghujung triwulan I tergolong sangat minim. Berdasarkan data publik.bapedadki.net, realisasi penyerapan belanja langsung-tak langsung baru Rp6,3 triliun dari total APBD Rp71,1 triliun atau 8,8 persen.

Angka tersebut terlampau jauh dari target Pemprov DKI yang mencapai Rp20 triliun tiap kuartal.

Sandi mengatakan, kecilnya serapan anggaran, khususnya pada tiga bulan pertama tahun 2018, terjadi karena adanya kendala perencanaan dari bawahannya.

“Memang ada, itu (kendala) ada di perencanaanya,” kata Sandi, Selasa (27/3/2018).

Rendahnya penyerapan anggaran juga mendapat sorotan DPRD DKI. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus menilai, hal itu terjadi lantaran kurangnya konsolidasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menurutnya, ketiadaan sinkronisasi antar-SKPD dapat memicu kegagalan dalam penyerapan APBD secara optimal. Dengan demikian, perlu sinergitas antara tiga institusi, yaitu Bapeda, Inspektorat, dan Dinas Teknis.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menilai ada tiga hal penyebab rendahnya penyerapan anggaran.

Pertama, buruknya perencanaan anggaran dan kegiatan. Menurutnya, perencanaan yang baik akan membuat SKPD tidak kebingungan saat penyusunan rencana anggaran perkiraan (RAP) sebelum APBD disahkan.

Kedua, buruknya hubungan koordinasi antarunit SKPD dalam penyelesaian administrasi, pelaksanaan lelang, penentuan pemenang proyek, dan eksekusi pembangunan.

“Eksekusi (proyek) kan nggak hanya dilakukan satu unit. Misalnya, (pembangunan) kantor lurah itu terhambat penghapusan aset dari BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah). Jadi, harus kordinasi antarunit,” ujar perwakilan fraksi Gerindra itu.

Ketiga, faktor birokrat yang dinilainya terlalu ragu melakukan kesalahan dalam menggunakan anggaran.

“Saya setuju supaya tidak menyimpang maka berhati-hati menggunakan anggaran, tetapi kadang ketakutan itu nggak mendasar,” katanya.

Wajar dicopot

Kembali ke soal pencopotan tiga kepala dinas DKI. M Taufik menilai wajar saja jika Anies-Sandiaga melakukan perombakan SKPD. Menurut dia itu adalah hak pemimpin DKI.

Menurut Taufik, Anies-Sandi ingin menempatkan orang terbaik pada SKPD yang melaksanakan program unggulannya.

Sampai saat ini belum ada pergantian tiga pejabat yang dicopot tersebut. Sandiaga memastikan, rincian pergantian tiga pejabat ini akan diumumkan resmi usai Lebaran.

“Pemberitaan ini akan full diumumkan setelah Idul Fitri 21 Juni, tentunya kita akan highlight siapa yang ditunjuk, siapa pelaksana tugasnya,” kata Sandiaga, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (9/6/2018).