Ekonomi dan Bisnis, Politik

5 Kritikan AHY untuk Jokowi-JK, dari Pencabutan Subsidi hingga TKA

Agus Harimurti Yudhoyono
Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan orasi politik di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6/2018). (Foto: Twitter @TopeRendusara)

Jurnalindonesia.co.id – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat menyampaikan orasi politiknya pada Sabtu, 9 Juni 2018.

Sekitar 40 menit AHY berorasi di hadapan para kader Partai Demokrat.

Ada sejumlah hal yang AHY sampaikan dalam orasi bertajuk “Mendengar Suara Rakyat” itu, dari ajakan untuk memelihara persatuan dan kesatuan hingga kritikan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Berikut rangkuman dari orasi AHY, sebagaimana dikutip dari laman Kompas.com, Senin 11 Juni 2018:

1. Daya beli masyarakat menurun

AHY mengungkapkan kritikannya soal perbedaan antara angka-angka indikator makroekonomi dengan kenyataan yang ada di lapangan.

“Hampir di setiap tempat, yang kami datangi, rakyat berteriak; ‘Pak, bagaimana ini? Harga-harga kebutuhan pokok naik! Barang-barang makin mahal’,” kata AHY.

AHY menyebut, di satu sisi, harga-harga kebutuhan, naik secara signifikan. Di sisi lain, kemampuan dan kesempatan masyarakat, makin terbatas untuk memperoleh penghasilan yang layak.

Harus diakui, kata AHY, daya beli rakyat memang menurun. Utamanya adalah rakyat berpenghasilan rendah dan kurang mampu.

Baca Juga:  Sekjen Ulama Muda Indonesia: Mari Berdoa Ramai-ramai Supaya Mega Tidak Pilih Ahok

Baca juga: PKS Protes Pernyataan Sri Mulyani yang Bandingkan Utang RI dengan Jepang

2. Pencabutan subsidi listrik

Selain biaya hidup, AHY juga mengkritik pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA. Dengan pencabutan subsidi tersebut, otomatis pengeluaran rumah tangga juga meningkat.

“Tarif listrik naik lebih dari 140 persen, antara bulan Desember 2016 hingga Juli 2017,” katanya.

Pencabutan subsidi listrik, kata dia, berdampak terhadap hampir 19 juta pelanggan rumah tangga.

“Ini tentu, secara langsung berpengaruh terhadap daya beli rakyat,” ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani Tantang Debat Mahasiswa Penolak Utang Tapi Prosubsidi

Agus Harimurti Yudhoyono

Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan orasi politik di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6/2018). (Foto: Twitter @TopeRendusara)

3. Lapangan kerja

Menurut AHY, pekerjaan bukan hanya soal memperoleh pendapatan. Pekerjaan juga merupakan harga diri dan penerimaan sosial.

“Itulah sebabnya, pengangguran dan lapangan kerja, selalu menjadi persoalan sensitif,” katanya.

Baca Juga:  Santainya Jokowi Nonton Timnas Indonesia di Pos Polisi Tol Jagorawi

putra sulung Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan, secara kuantitas, lapangan kerja yang tercipta setiap tahunnya belum bisa mengimbangi jumlah pencari kerja baru.

“Dalam hal kualitas angkatan kerja, kita juga masih punya PR besar. Lebih dari 50 juta orang angkatan kerja kita berpendidikan sekolah dasar. Dengan fakta ini, rasanya, tidak mudah bagi kita, untuk bersaing dalam kompetisi global,” kata AHY.

4. Tenaga kerja asing

Tak hanya itu, AHY juga mengkritik Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurutnya, aturan tersebut kurang berpihak pada kaum buruh dan pekerja lokal.

“Baru-baru ini, saya kembali dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya melihat sendiri, betapa banyak TKA, yang bekerja di sana. Bukan hanya, sebagai tenaga ahli, atau dalam kapasitas manajerial saja, tetapi juga, pada tingkatan buruh, supir, dan pekerja lapangan lainnya,” kata AHY.

Baca: Aturan Perpres TKA Era Jokowi Lebih Ketat Dibanding Era Sebelumnya

Baca Juga:  Jokowi: Hanifan, Saya dan Pak Prabowo Berpelukan dalam Selubung Merah Putih

Terkait hal ini, AHY juga mengutip hasil investigasi Ombudsman tahun 2017 terkait isu TKA ilegal di sejumlah provinsi di Indonesia. AHY mengaku menemukan adanya diskriminasi perlakuan, hingga gaji yang tidak berimbang antara TKA dan tenaga kerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama.

5. Revolusi mental

Selanjutnya AHY menyoroti soal program Revolusi Mental yang diusung pemerintahan Jokowi-JK. Menurut mantan perwira TNI AD berpangkat mayor purnawirawan ini, sebagian besar rakyat sebenarnya menaruh harapan pada program yang membidik pembangunan manusia Indonesia tersebut.

Namun kenyataannya, kata AHY, program Revolusi Mental tampaknya sedikit tersisih dengan pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintah.

“Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya ‘Apa kabar, Revolusi Mental?’,” sindir AHY.

Baca juga: Ani Yudhoyono “Semprot” Netizen yang Nyinyir AHY: Kok Sampeyan yang Ngatur?